Sejumlah mahasiswa Papua berdialog dengan Wakil Ketua III DPR Papua dari fraksi Gerindra Yanni (kanan) di asrama Papua Kamasan, Yogyakarta, 19 Juli 2016. Dialog tersebut berakhir buntu karena mahasiswa Papua ingin bertemu langsung dengan tim dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua. TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO, Yogyakarta - Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X akhirnya turun tangan menangani perseteruan antara mahasiswa Papua dan sejumlah komunitas nasionalis garis keras di wilayah itu.
"Sudah clear. Enggak ada masalah dengan mahasiswa Papua. Saya juga orang tuanya. (Mereka harus) Sekolah dengan baik. Jangan bicara soal politik,” kata Sultan saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta, Kamis, 21 Juli 2016.
Pernyataan Sultan itu dilontarkan sehari setelah dia menerima kedatangan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, 20 Juli 2016. Hari ini, Kamis, 21 Juli 2016, Sultan juga menerima kedatangan empat tokoh masyarakat Papua di Yogya dan sejumlah ormas yang mengatasnamakan Elemen Merah Putih Anti Komunis di Kepatihan Yogyakarta.
Selain menegaskan konflik sudah selesai, Sultan menuding sejumlah pemberitaan, khususnya di media daring, menjadi penyebab terjadinya konflik. Sultan meminta masyarakat mengantisipasi terjadinya kasus itu dan tidak terpancing isu yang beredar.
“Jangan dianggap fakta. Itu pola bermain orang lain untuk mendeteksi dan membangun emosi kami. Jadi (media) jangan memperpanjang (kasus tersebut),” tutur Sultan.
Direktur Eksekutif Lembaga Pembela HAM Papua Mathius Murib, yang memimpin rombongan tokoh masyarakat Papua menemui Sultan, menjelaskan, aksi unjuk rasa yang terjadi di asrama Papua Kamasan pada 14-16 Juli 2016 tidak mewakili semua masyarakat Papua. "Hanya oknum," katanya.
Untuk itu, dia mengimbau orang tua mahasiswa Papua, pemerintah daerah Papua, dan pemerintah DIY bersama-sama bertanggung jawab terhadap konflik yang terjadi serta tidak saling menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar. "Kata kuncinya adalah adil dan damai," kata Mathius.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Paksi Katon–salah satu ormas yang ikut memblokir asrama Kamasan pada 15 Juli 2016–Muhammad Suhud mengaku kehadiran mereka saat itu bertujuan untuk menindak mahasiswa Papua yang turun ke jalan.
“Karena gerakan separatis. Kalau keluar (dari asrama) itu nantang orang Jogja. Pasti perang. Kami siap perang,” tutur Suhut.
