PDIP: Sembilan Nama Komisioner KPI Lebih Baik daripada Sebelumnya

Reporter

Selasa, 19 Juli 2016 23:18 WIB

Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai PDI Perjuangan, Evita Nursanty, menilai, sembilan komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016-2019 merupakan yang terbaik. Bahkan kesembilannya dinilai lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya.

"Ini lebih baik dari calon sebelumnya karena kami melihat mereka selama fit and proper test," kata Evita di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016. Sembilan nama ini bakal diajukan ke rapat paripurna DPR pada Rabu, 20 Juli 2016.

Evita yakin, keputusan Komisi Informasi DPR tersebut tidak mungkin digugat. Sebab, proses seleksi berlangsung adil. "Kami yakin 27 calon itu mampu semua sehingga bingung pilih yang mana," ujarnya. "Setiap fraksi punya pandangan masing-masing, seperti PDI-P maunya (komisioner) yang sama dengan kami."

Evita berharap, sembilan komisioner terpilih berintegritas tinggi dan mengutamakan kepentingan publik. Namun tetap tidak melupakan kepentingan industri. Selain itu, mereka berkewajiban menjaga komitmen komisioner saat memasuki tahun politik. "Jangan sampai lupa kita ini perlu industri."

Komisi Informasi DPR akhirnya memutus sembilan nama terpilih untuk menjadi awak KPI selama 3 tahun. Mereka adalah Nuning Rodiyah, Sudarwanto Rahmat Arifin, Yuliandrie Darwis, Ubaidillah, Dewi Setyarini, H. Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Agung Suprio.

Selanjutnya, sembilan nama ini akan dibawa ke rapat paripurna. "Nama ini kami bawa ke rapat Paripurna besok (Rabu, 20 Juli 2016)," kata Ketua Komisi Hukum Abdul Kharis.

ARKHELAUS W.


Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

3 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya