TEMPO.CO, Denpasar - Perjuangan masyarakat Bali menolak reklamasi, yang sudah mencapai tahun keempat, akan sampai pada puncaknya, yakni puputan (berjuang habis-habisan). Koordinator forum rakyat Bali tolak reklamasi (ForBALI), I Wayan 'Gendo' Suardana, dalam orasinya saat menggelar aksi bersama puluhan ribu masyarakat Bali di Sanur, Ahad, 17 Juli 2016, menuding Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengabaikan surat perpanjangan izin lokasi reklamasi yang diajukan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) pada 14 Juli lalu.

"Menteri Susi tidak mengambil keputusan. Karena itu,kalau menggunakan logika hukum, per 14 Juli kemarin, secara otomatis izin lokasi sudah diperpanjang Menteri Susi. Saya harus sampaikan berita pahit ini," katanya saat orasi di Sanur, Minggu, 17 Juli 2016. "Perpanjangan selama 2 tahun."

Saat mengunjungi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 13 Juli 2016 lalu bersama desa-desa adat yang menolak reklamasi, Menteri Susi sedang berada di Eropa untuk menghadiri konferensi internasional. Kedatangan Gendo dan pasubayan diterima Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Bramantyo. "Diskusi hampir 2 jam, kemudian kami lanjut menemui Kepala Staf Kepresidenan, diterima Teten Masduki," ujarnya. "Kasus ini akan diuji dan dikaji sampai 25 Agustus sesuai dengan tanggal berakhirnya izin lokasi dari PTTirta Wahana Bali Internasional (TWBI)."

Menurut dia, hal itu tetap menimbulkan celah sehingga Gendo tidak percaya dengan komitmen Menteri Susi berpihak kepada rakyat Bali. "Awalnya, saya kira Menteri Susi adalah menteri yang berani, tapi ternyata dia tidak menjawab itu (surat PT TWBI). Saya terus berkomunikasi, tidak dijawab lewat dirjen. Ini tidak akan menyurutkan perlawanan," ujarnya.

Ia menjelaskan, masyarakat tidak akan pantang menyerah menolak reklamasi Teluk Benoa untuk membatalkan proyek PT TWBI, jaringan bisnis milik taipan Tomy Winata. "Kami akan terus hadapi, 25 Agustus adalah tenggang waktu kami. Apakah Presiden Jokowi akan mengambil keputusan berpihak kepada rakyat Bali?" tuturnya. "Saat ini Presiden Jokowi sedang meneliti secara serius. Harapan satu-satunya adalah Presiden Joko Widodo."

Jerinx, drummer grup musik Superman is Dead, kecewa dengan keputusan Menteri Susi. Drummer kelahiran 10 Februari 1977, yang terus menyuarakan perlawanan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa ini mengaku sudah tidak percaya lagi dengan keberpihakan Menteri Susi kepada rakyat Bali.

"Padahal beliau adalah sosok yang dekat dengan kami dan aspirasi rakyat, tapi keputusan tersebut akhirnya diperpanjang. Harapan terakhir kami adalah Presiden Jokowi," ucapnya. "Sekelas menteri sudah kami coba dengan segala hal, tapi enggak ada hasil yang bagus. Kami akan terus bergerak menggelar demo yang semakin besar sampai Jokowi mencabut Perpres 51 Tahun 2014."

Ia mengatakan akan terus membakar semangat generasi muda untuk berjuang menolak reklamasi Teluk Benoa dari panggung ke panggung. "Akan ada gerakan supaya tidak membosankan. Saya senang melihat gerakan ini membesar. Ini bukti gerakan semakin diterima," ucapnya.

Jerinx mengatakan gelombang perlawanan dari desa adat yang semakin besar punya pengaruh untuk menghentikan proyek reklamasi. "Suara desa adat itu tidak bisa dibeli karena desa adat untuk membuat suatu keputusan itu perlu waktu yang lama, tidak segampang itu," tuturnya.

Secara terpisah, sumber Tempo di Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa tuduhan para pengunjukrasa kepada Menteri Susi, kurang tepat. Dia menegaskan bahwa izin reklamasi tidak pernah diberikan karena masih menunggu kajian Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan izin lokasi belum diputuskan.

BRAM SETIAWAN

Catatan Koreksi: Judul berita ini diubah pada Senin 18 Juli 2016, dari sebelumnya: "Rakyat Bali Kecewa Menteri Susi Perpanjang Izin Reklamasi" karena ada keberatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Substansi keberatan ditambahkan pada paragraf terakhir berita di atas. Terimakasih.