Bupati Kutai Kartanegera Sangkal Tak Izin Pergi ke Swis
Reporter
Editor
Selasa, 13 Juni 2006 19:53 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Bupati Kutai Kertanegara Syaukani mengatakan dirinya telah mendapat izin dari Gubernur Kalimnatan Timur dan Menteri Tenaga Kerja dalam kunjungannya ke Swis. Dia membantah tetang kabar bahwa dirinya turut menonton Piala Dunia 2006 di Jerman. "Saya ke sana dalam rangka menghadiri Sidang Pleno ILO di Perserikatan bangsa BangsaB," katanya di Jakarta hari ini.Dia bisa membuktikan bahwa surat izin adari Gubernur Kalimantan Timur. Kepergiannya ke Swis diundang mengikuti program zona bebas pekerja anak. "Program ini telah diakui secara internasional dan satu-satunya di Indonesia yang telah menerapkannya," katanya. Adapun biaya untuk pergi ke Swis ditanggung Departemen Tenaga Kerja dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Jika tersiar kabar yang mengatakan dirinya dalam perjalanan dinas tidak mendapat izin dari gubernur, itu propaganda pihak tertentu untuk menyudutkannya. Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah kepada Tempo mengatakan, keberangkatan Syaukani dan rombongan tanpa sepengetahuan pejabat provinsi. "Kami sudah menyiapkan surat teguran dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara," ujar Suwarna, Senin.Suwarna menjelaskan, mungkin ini berkah dari otonomi daerah. "Sebenarnya meskipun Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan keleluasaan kepada pejabat daerah, tetapi mereka tetap punya atasan. Secara hirarki Gubernur adalah atasan Bupati. Kalau mau bepergian ke luar kota atau luar negeri harus mendapatkan izin dari atasan. Logikanya begitu. Dia (Syaukani) juga tak pernah melaporkankemana mau pergi," katanya.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Syaiful Teteng, menambahkan pemerintah provinsi sepertinya dianggap angin lalu oleh Bupati Syaukani. "Peristiwa seperti ini bukan sekali dua kali. Jangankan ke luar negeri, pergi ke luar kota saja tak pernah lapor,"Choirul Aminuddin | Eko Ari Wibowo
Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
29 April 2023
Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.
Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
31 Oktober 2022
Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi
Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.