Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan keterangan didampingi empat Warga Negara Indonesia yang dibebaskan setelah disandera kelompok Abu Sayyaf, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 13 Mei 2016. Keempat WNI merupakan Anak Buah Kapal dari Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi dibajak kelompok yang diduga kuat jaringan Abu Sayyaf pada 16 April 2016, saat melintas di perairan perbatasan Malaysia-Filipina. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri memastikan pertemuan trilateral menteri pertahanan dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk membahas pengamanan jalur laut akan berlangsung Selasa pekan depan. Pertemuan terakhir di Kuala Lumpur pada 12 Juli 2016 baru dihadiri perwakilan kementerian pertahanan masing-masing negara, bukan menteri.
"Jadi itu pihak kemhan yang ke Kuala Lumpur. Mereka bahas juga soal penyanderaan," ujar Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal di kantornya, Pejambon, Rabu, 13 Juli 2016.
Lokasi pertemuan trilateral ini, ucap Iqbal, belum ditentukan, meskipun tanggalnya telah disepakati pada 19 Juli 2016. Ada kemungkinan pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta.
Menurut Iqbal, pertemuan ini penting karena diharapkan bisa berujung pada penandatanganan kesepakatan ketiga negara terkait dengan prosedur keamanan jalur laut di Asia Tenggara. Pertemuan pekan depan merupakan lanjutan forum trilateral sebelumnya yang berlangsung di Yogyakarta pada awal Mei 2016. Ketika itu, forum dihadiri menteri luar negeri dan panglima militer dari Indonesia, Filipina, dan Malaysia.
"Untuk bahas detail yang di Yogyakarta itu, salah satu fokusnya soal koridor (yang bisa dilewati kapal)," tutur Iqbal.
Informasi ini sekaligus meralat kabar sebelumnya bahwa Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu tengah berada di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk membahas prosedur keamanan laut.
Pertemuan itu sempat dikonfirmasi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Widodo, Selasa kemarin. "Benar, mereka merumuskan secara detail trilateral patroli, terkoordinasi tiga negara."
Widodo tak menampik bahwa izin operasi militer juga akan dibahas sebagai salah satu upaya penyelamatan warga negara Indonesia yang ditawan kelompok radikal Abu Sayyaf di Filipina.
