Foto dokumen kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina. Kelompok yang mengklaim berafiliasi dengan ISIS ini menuntut uang tebusan bagi 10 WNI awak kapal Brahma 12. AP
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta pemerintah melakukan pemetaan daerah di perairan Malaysia dan Filipina yang rawan penculikan. Menurut dia, penculikan atau penyanderaan terhadap warga Indonesia terjadi karena ada celah di wilayah tersebut.
"Menurut saya, celahnya ada di daerah itu dan seharusnya sudah diketahui. Sehingga perlu ada mapping di daerah-daerah tertentu itu yang dikuasai Abu Sayyaf," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 13 Juli 2016.
Menurut Fadli, hal ini dilakukan Somalia dalam menghadapi perompak di perairannya. Dia menyarankan rute yang dikuasai kelompok perompak tidak boleh dilalui. "Kalau harus melewati sebaiknya dikawal," ujarnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan jaringan teroris Abu Sayyaf berada di balik penculikan WNI di Filipina dan Malaysia. Gatot mengatakan belum mengetahui secara pasti alasan jaringan Abu Sayyaf sengaja mengincar WNI. Dengan penculikan WNI di Malaysia, total sudah empat kali WNI menjadi sandera Abu Sayyaf.
Fadli pun menyayangkan empat kejadian penyanderaan ini. Menurut dia, pemerintah memberikan travel warning kepada WNI yang mau mendekati daerah tersebut. "Harusnya ini dilakukan dan tidak boleh lagi terjadi (penyanderaan)," katanya.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
