Memo Badrodin Haiti di Pelantikan Tito Karnavian  

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 13 Juli 2016 17:05 WIB

Pemimpin kelompok teror Mujahidin Indonesia Timur, Santoso alias Abu Wardah, di tempat persembunyiannya. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa dia memiliki memo khusus untuk Tito Karnavian, yang hari ini dilantik menjadi penggantinya. Badrodin berkata memo itu ia serahkan tadi pagi sebelum pelantikan.

"Hal biasa seorang Kapolri memberikan memo kepada penerusnya," ujar Badrodin setelah menghadiri acara pelantikan Tito di Istana Kepresidenan, Rabu, 13 Juli 2016.

Badrodin melanjutkan, memo yang tebalnya lebih dari dua sentimeter itu berisi program dan pencapaian Mabes Polri selama ia memimpin. Lebih tepatnya, mana program yang berhasil dan mana yang tidak.

Salah satu program yang belum berhasil itu, kata Badrodin, adalah perburuan teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Menurut dia, program itu belum berhasil meski Kepolisian sudah berhasil mengurangi anggota jaringan Santoso hingga hampir separuhnya, 21 dari 47.

"Dalam target kami, Santoso itu harus tertangkap. Kalau belum tertangkap, ya, belum selesai," ucapnya.

Selain soal Santoso, Badrodin mengaku memberikan catatan soal peningkatan sumber daya manusia. Menurut dia, pengembangan sumber daya manusia nantinya pada masa kepemimpinan Tito tak boleh fokus pada penambahan jumlah, melainkan pada perbaikan kualitas.

Secara terpisah, Tito mengakui perburuan Santoso akan digalakkan. Menurut dia, tertangkapnya Santoso hanya masalah waktu. "Perburuannya enggak gagal. Jumlah anggota sudah berkurang. Sekarang malah mereka dalam posisi tertekan," tuturnya.

ISTMAN MP

Berita terkait

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

45 menit lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

4 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

10 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

22 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

23 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya