TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya, Ade Komarudin, mengatakan pihaknya tak mau ikut campur dalam urusan reshuffle kabinet. Menurut dia, penggantian menteri adalah hak prerogatif presiden. Politikus yang menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu menilai reshuffle bukanlah isu baru.

"Saya dari dulu sampai hari ini tidak akan berubah soal sikap itu. Kami tidak mau mencampuri hak prerogatif presiden," kata Akom—sapaan akrabnya—di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Juli 2016.

Menurut Akom, semua pihak dari partai atau golongan tertentu bisa menyampaikan aspirasinya. Presiden, kata dia, punya kewenangan penuh mengganti menterinya. Namun ia berharap reshuffle yang dilakukan nanti bisa menyelesaikan masalah yang ada. "Kami tidak ingin kalau reshuffle, tidak terjadi reshuffle lagi," tuturnya.

Akom mengatakan pemerintah harus berhati-hati menghadapi masalah yang ditimbulkan dari reshuffle. Misalnya, kata dia, apabila menteri di bidang ekonomi diganti, jangan sampai hal itu membuat ekonomi Indonesia goyah. "Jangan sampai ganti menteri-menteri di bidang ekonomi yang kemudian mengguncang perekonomian," ucapnya.

Wacana perombakan kabinet kembali mengemuka. Beberapa partai pendukung pemerintah menyebutkan Presiden akan melakukan reshuffle bertepatan dengan pelantikan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri.

Pihak Istana pun memberi sinyal akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Namun juru bicara kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo, membantah kabar bahwa reshuffle akan dilakukan berbarengan dengan pelantikan Tito. "Enggak ada," katanya.

ARKHELAUS W