DPR: Perlu Pendekatan Baru dalam Penyelesaian Masalah Penyanderaan

Reporter

Selasa, 12 Juli 2016 14:59 WIB

Kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina, Februari 2009. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Sukamta, mengatakan perlu pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah penyanderaan anak buah kapal asal Indonesia yang diculik kelompok militan Abu Sayyaf. Menurut dia, upaya pembebasan berupa tindakan jangka pendek belum bisa menyelesaikan penyebab utamanya. "Ibaratnya menyembuhkan sakit, itu cuma menyembuhkan gejalanya," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 Juli 2016.

Adapun penyebab utama, kata Sukamta, yaitu politik internal Filipina. Ada ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan di sana. Untuk itu, politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini mendesak pemerintah Filipina untuk meredam konflik di negaranya. "Mungkin Indonesia bisa dijadikan contoh saat menangani konflik GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di Aceh," katanya.

Sukamta menambahkan, faktor penyebab berikutnya yaitu wilayah perbatasan yang rawan sehingga kerap terjadi aksi perompakan. "Sehingga perlu dilakukan kerja sama lintas negara untuk menjaga keamanan perbatasan," tuturnya.

Adapun pendekatan jangka pendek yang dapat dilakukan yaitu operasi militer bersama secara reguler, dengan melibatkan tentara gabungan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Menurut Sukamta, TNI dan Polri memiliki pasukan elite yang dapat membebaskan sandera.

Namun, Sukamta mengingatkan agar meminimalisasi penggunaan senjata pembunuh, kecuali memang tidak ada jalan lain. "Tugas utama TNI dan Polri adalah membebaskan sandera," ujarnya.

Adapun untuk jangka panjang, perlu kerja sama pertahanan antarnegara, terutama keamanan maritim. Indonesia telah memiliki kerja sama pertahanan dengan Malaysia yang dinamakan Elang Malindo, begitu pula dengan Filipina. "Hubungan ini diperkuat dengan kerja sama trilateral tadi," katanya.

Selain itu, pendekatan komprehensif jangka panjang bisa pula dilakukan dengan diplomasi lewat pemerintah, misalnya antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Begitu pula diplomasi parlemen ketiga negara.

Tujuan diplomasi ini yaitu untuk mencapai kestabilan kawasan. Sebab, sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dapat mendorong dan memberi masukan kepada pemerintah Filipina agar bisa menyelesaikan konflik. "Baik dengan MNLF (Moro National Liberation Front), MILF (Moro Islamic Liberation Front), dan kelompok Abu Sayyaf yang sudah berkepanjangan ini," ucapnya.

Sukamta mengingatkan kembali agar jangan sampai terlibat dalam peperangan yang sebenarnya bukan perang Indonesia. Menurut dia, insiden penyanderaan ini jangan sampai mengalihkan fokus dari potensi konflik yang lebih besar. "Seperti Natuna, Laut Cina Selatan, dan seterusnya," ujarnya.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Ribuan Warga Israel Gelar Unjuk Rasa Usai Hamas Rils Video Sandera

3 jam lalu

Ribuan Warga Israel Gelar Unjuk Rasa Usai Hamas Rils Video Sandera

Ribuan warga Israel menuntut dilakukannya pemilhan umum dini dan meminta agar sandera dibebaskan menyusul video yang dilansir Hamas.

Baca Selengkapnya

Hamas Kesal Diminta Bebaskan Sandera, tapi Genosida pada Warga Sipil Gaza Diabaikan

17 jam lalu

Hamas Kesal Diminta Bebaskan Sandera, tapi Genosida pada Warga Sipil Gaza Diabaikan

Hamas bingung ditekan untuk membebaskan sandera warga negara Israel, namun dunia tampak tutup mata pada genosidan di Gaza.

Baca Selengkapnya

Kepala Intelijen Mesir Pimpin Delegasi ke Israel, Khawatir Serangan Darat ke Rafah

1 hari lalu

Kepala Intelijen Mesir Pimpin Delegasi ke Israel, Khawatir Serangan Darat ke Rafah

Rencana serangan Israel ke Kota Rafah di Gaza yang berbatasan dengan Mesir dapat menimbulkan bencana bagi stabilitas regional

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Hamas Rilis Video Sandera Amerika Masih Hidup

3 hari lalu

Hamas Rilis Video Sandera Amerika Masih Hidup

Hamas merilis kondisi terkini sandera asal Amerika Serikat yang dalam keadaan sehat.

Baca Selengkapnya