TEMPO Interaktif, Jakarta:Fraksi Partai Golkar mengkritik pemerintah, mulai dari kenaikan bahan bakar minyak hingga perpanjangan masa pembayaran debitor tidak kooperatif, dalam pernyataan pers awal tahun, Jumat (11/1) siang. Marzuki Ahmad, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, mengatakan, “Hari-hari terakhir ini kita mendapat keluhan yang begitu banyak yang menggambarkan kondisi riil di tengah masyarakat kita.” Ia mengatakan fraksinya melihat pemerintah tidak mampu untuk mengendalikan pengadaan dan distribusi bahan bakar minyak, khususnya minyak tanah. Pemerintah juga tampak ragu-ragu mengambil keputusan, sehingga memberi peluang para spekulan. “Kalau kondisi ini berjalan terus saya kira rakyat akan lebih banyak menderita,” kata dia. Ironisnya lagi, lanjut dia, pada waktu rakyat menderita, pemerintah mengambil langkah-langkah yang dinilai lebih mengkhawatirkan lagi justru akan menambah penderitaan. Ini, misalnya, “Pencabutan PPn impor beras, jagung, kedelai, fasilitas perpanjangan PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) kepada obligor-obligor besar.” Kritikan tajam fraksi ini muncul pada saat Akbar Tandjung, ketua partainya, baru beberapa hari diputuskan menjadi tersangka kasus dana nonbujeter Bulog. Tapi Marzuki membantah bahwa kritikan ini berkaitan dengan masalah yang dialami Akbar. Kritik ini, katanya, sesuai dengan fungsi legislasi fraksi yang juga sebagai kepanjangan tangan dari partai. “Business as usual,” kata dia. (Wuragil-Tempo News Room)