Mendagri Minta Semua Pemda Deteksi Dini Ancaman Teror

Selasa, 5 Juli 2016 19:36 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, 20 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan keprihatinannya atas serangan bom di Markas Kepolisian Resor Kota Surakarta, Selasa 5 Juli 2016 pagi tadi. Menurut Tjahjo, ancaman teror menjelang Idul Fitri tersebut sudah masuk dalam pemetaan kepolisian dan TNI.

“Saya yakin Kepolisian dan TNI sudah memetakan dan mengantisipasi gelagat yang menganggu ketentraman masyarakat khususnya memasuki Idul Fitri,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 5 Juli 2016.

Tjahjo mengatakan pemerintah daerah perlu mengenali potensi ancaman di daerah masing-masing. Menurut Tjahjo, pemerintah daerah juga perlu membangun koordinasi dan komunikasi untuk mencermati dinamika di wilayahnya. “Saya yakin semua kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, sudah memahami peta politik dan kultur masyarakat daerahnya masing-masing dengan potensi ancamannya,” kata Tjahjo.

Pemerintah daerah, kata Tjahjo, perlu bekerja sama dengan kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara, dan kejaksaan, untuk membangun stabilitas di daerah. Selain itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyarankan agar pemda berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk mendeteksi dini ancaman tersebut.

Tjahjo juga menyarankan agar setiap daerah menggelar kembali sistem keamanan keliling (siskamling). Menurut dia, siskamling ini harus dihidupkan kembali di setiap desa, kelurahan, RT/RW, dan melibatkan semua masyarakat. “Kita harus berani menentukan sikap: siapa kawan siapa lawan, kepada siapapun yang dengan sengaja atau terskenario merusak persatuan kesatuan,” kata dia.

Serangan bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta terjadi Selasa pagi pukul 07.15. Kejadian itu diawali dengan seorang pengendara sepeda motor bernama Nur Rohman yang menerobos masuk Mapolresta Surakarta. Ia menggunakan sepeda motor jenis automatic hijau bernomor polisi AD-6136-HW. Anggota kepolisian, Brigadir Bambang Adi, staf di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, menghadang pelaku dan memicu pelaku meledakkan diri.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

14 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

17 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

55 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya