TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pasukannya belum akan bergerak menyelamatkan 7 warga negara Indonesia yang disandera di perairan Filipina Selatan. Masuknya TNI ke teritori Filipina, menurut Gatot, tidak bisa terjadi secara instan.

"Semuanya ini baru pembicaraan saja, operasinya kan belum," ujar Gatot saat ditemui di depan kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat, 1 Juli 2016.

Pemerintah RI, kata Gatot, juga harus menghormati proses peralihan pemerintahan yang sedang terjadi di Filipina. Sebabnya, banyak penyesuaian yang harus dilakukan Indonesia terhadap pemerintahan baru Filipina yang dipimpin Rodrigo Duterte tersebut, khususnya dalam koordinasi."Kita harus hargai peralihan itu. Pelantikan baru dilaksanakan pada 30 Juni," ucapnya.

Keterlibatan TNI dalam penyelamatan para anak buah kapal Charles 001 milik PT Rusianto Bersaudara itu pun, menurutnya harus diformulasikan. "Harus duduk bersama, buat MoU. Belum lagi merumuskan formulasinya, dan itu jangan tanya ke saya, ada Menteri Luar Negeri dan Menkopolhukam."

Pasukan TNI, kata Gatot, sudah didesain sedemikian rupa untuk menpersiapkan diri terhadap segala kemungkinan."Kita punya pesawat, kita terbangkan saja, selesai, tapi kita ini bangsa yang bertetangga, punya hukum masing-masing," kata dia.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Jumat siang memastikan bahwa keberadaan para WNI yang disandera sejak 21 Juni lalu itu, tak lepas dari pengawasan. "Itu kalau mereka bergerak lagi, intelejen ada di sana, pasti saya diinformasikan."

Ryamizard mengaku terus berkomunikasi dengan Menhan Filipina, yang tengah disibukkan dengan peralihan pemerintahan.

Dia pun sempat menyebut bahwa pasukan TNI kini bersiap di perbatasan. TNI, menurutnya hanya bisa masuk ke Filipina dengan sejumlah kesepakatan dan prosedur khusus."Kalau mau masuk begitu kan harus ada urutan-urutannya, harus dilatih dulu," kata Ryamizard

YOHANES PASKALIS