Fadli Zon Ganti Biaya Transportasi Anak di New York Rp 2 Juta  

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 28 Juni 2016 18:45 WIB

Surat Fadli Zon yang menyatakan ia akan mengembalikan biaya yang dikeluarkan KJRI New York untuk mengantarkan putrinya, yang sedang ke New York. (twitter.com)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membayarkan uang sebesar Rp 2 juta sebagai kompensasi biaya yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York untuk transportasi anaknya saat berada di New York, Amerika Serikat. Shafa Sabila, anak sulung Fadli, pada 12 Juni 2016 dijemput staf KJRI di New York atas permintaannya.

"Saya perkirakan bensin yang terpakai sekitar kurang dari US$ 100 atau Rp 1,3 juta. Saya kirim Rp 2 juta sekaligus tip untuk sopir," tulis Fadli dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Selasa, 28 Juni 2016. (Baca: Surat Permintaan ke KBRI, Fadli Zon: Itu Inisiatif Staf Saya)

Surat ini tampaknya dibuat Fadli setelah muncul reaksi di masyarakat yang menyoroti suratnya kepada KJRI di New York untuk meminta bantuan penjemputan anaknya, yang sedang pergi ke kota itu.

Fadli memperkirakan jarak dari lokasi penjemputan anaknya, Bandara John F. Kennedy, ke rumah teman Fadli di Queens, New York, kurang-lebih 13 kilometer. Keputusan ini, kata Fadli, diambil setelah berbicara dengan Direktorat Jenderal Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. (Baca: Fadli Zon Berjanji Ganti Biaya Penjemputan Anaknya di New York)

Dalam suratnya, Fadli meminta pembayaran uang transportasi ini diberitahukan kepada KJRI New York. "Terima kasih atas bantuan yang diberikan," tuturnya.

Sebelumnya, beredar surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan Shafa, yang akan berkunjung ke New York. Rencananya, Shafa akan mengikuti Stagedoor Manor 2016 pada 12 Juni-12 Juli 2016. Dalam surat itu, tercantum pula jadwal dan rute penerbangan Shafa.

Surat tersebut berkop dan berasal dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, yang ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan KJRI di New York. Surat bernomor 27/KSAP/DPR RI/VI/ 2016 dan tertanggal 10 Juni 2016 itu diteken Kepala Biro Kerja Sama Antar-Parlemen Saiful Islam.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya