TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan wilayahnya bebas serbuan vaksin palsu. Pernyataannya ini sesuai dengan laporan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Harsono. Laporan ini diterimanya pada Senin, 27 Juni 2016 dan Selasa hari ini.
"Alhamdulillah Jawa Timur bebas vaksin palsu," ujar Soekarwo seusai pemberian apresiasi seni di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Selasa, 28 Juni 2016.
Namun, dengan berita penangkapan vaksin palsu di Bogor, Soekarwo tetap menginstruksikan Dinas Kesehatan Jawa Timur ikut mengecek rumah sakit-rumah sakit di Jawa Timur. "Kami bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengecek peredaran vaksin," ucap Soekarwo.
Sementara itu, Harsono menjelaskan, rumah sakit milik pemerintah selalu menggunakan vaksin asli. Vaksin yang digunakan rumah sakit pemerintah adalah vaksin dari Kementerian Kesehatan yang didapat secara gratis.
"Jadi vaksin itu tak mungkin diproduksi orang lain. Lagipula, vaksin didapat melalui jalur resmi Kementerian," ujar Harsono.
Harsono mengatakan semua jenis vaksin asli, baik itu vaksin polio, campak, maupun BCG. Sebab, pemerintah menggandeng pabrikan dalam negeri, yaitu Biofarma. "Saya jamin aman," ujarnya.
Menurut Harsono, vaksin palsu yang ditemukan polisi merupakan vaksin impor, bukan vaksin yang berasal dari Kementerian.
Untuk mengawasi peredaran vaksin impor, pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Selain itu, pemerintah memiliki program uji mutu vaksin yang dilakukan rutin.
"Ini untuk mencegah penggunaan vaksin impor palsu itu tadi. Biasanya vaksin impor dipakai di rumah sakit atau klinik swasta, " ujarnya.
Untuk itu, menurut Harsono, Dinas Kesehatan Jawa Timur, bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ikut mengecek vaksin yang digunakan rumah sakit dan klinik swasta di Jawa Timur. "Kami minta orang tua ikut mengecek jika anaknya vaksinasi," ucap Harsono.
Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas beredarnya isu vaksin palsu. Masyarakat sebaiknya memvaksin anaknya ke posyandu, puskesmas, dan rumah sakit milik pemerintah.
"Kami jamin vaksin dari pemerintah aman dan tidak dipalsukan," tuturnya.
Wakil Ketua Komisi Kesejahteraan Masyarakat DPRD Jawa Timur Suli Daim meminta masyarakat berhati-hati jika ingin memvaksin anaknya. Menurut Suli, masyarakat berhak tanya soal vaksin yang digunakan sebelum vaksinasi.
"Saya kira masyarakat berhak tahu soal vaksin yang digunakan itu," tutur Suli.
EDWIN FAJERIAL
