Suap Reklamasi, KPK Periksa Lagi Richard Halim  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 28 Juni 2016 11:44 WIB

Direktur Utama Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma (tengah) berjalan dengan kawalan petugas saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, 29 April 2016. Richard Halim Kusuma kembali dimintai keterangan sebagai saksi atas dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait Peraturan Daerah tentang Reklamasi untuk tersangka Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. TEMPO/Eko siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Komisaris PT Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma, hari ini, Selasa, 28 Juni 2016.

Juru bicara KPK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan pemeriksaan ini terkait dengan perkara suap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang reklamasi teluk Jakarta. "Diperiksa sebagai saksi untuk MSN (Sanusi)," katanya.

Sanusi adalah Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Ia disangka menerima suap dari pemimpin PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, sebesar Rp 2 miliar. Duit itu diduga digunakan untuk memuluskan pembahasan Raperda Reklamasi.

Richard sudah beberapa kali diperiksa penyidik KPK. Ia diduga mengetahui pertemuan-pertemuan yang dilakukan anggota DPRD dengan pengembang untuk membahas biaya kontribusi reklamasi.

Sebelumnya, penyidik KPK memeriksa bos Agung Sedayu, Sugianto Kusuma. Ayah Richard itu diduga banyak mengetahui suap yang dilakukan Ariesman. Ia juga diduga mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD.

Richard tiba di gedung KPK sekitar pukul 9 pagi. Ia terlihat mengenakan jaket berwarna hijau dan didampingi kuasa hukumnya. Pada pukul 10, ia memasuki ruang pemeriksaan.

Selain Richard, hari ini KPK memeriksa tiga saksi untuk Sanusi. Mereka adalah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Hanura, Syarifuddin; anggota DPRD DKI Jakarta, Subandi; dan Direktur Utama PT Imemba Contractor Boy Ishak.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

21 Juni 2018

Anies Baswedan Minta Dikaji Lagi Soal Nasib 17 Pulau Reklamasi

Anies Baswedan membentuk Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Baca Selengkapnya

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

19 April 2018

Menteri LHK Diperiksa Terkait Rekomendasi ke Pengembang Reklamasi

Polisi bertanya kepada Menteri Siti Nurbaya bagaimana proses pembuatan rekomendasi ke pengembang reklamasi.

Baca Selengkapnya

Panggil 15 Saksi, Polisi: Ada Indikasi Korupsi Pulau Reklamasi

18 Januari 2018

Panggil 15 Saksi, Polisi: Ada Indikasi Korupsi Pulau Reklamasi

Polda Metro telah meningkatkan status kasus NJOP pulau reklamasi dari penyelidikan ke penyidikan.

Baca Selengkapnya

Bos Pengembang Pulau G Diperiksa KPK Terkait Reklamasi

15 November 2017

Bos Pengembang Pulau G Diperiksa KPK Terkait Reklamasi

Bos PT Muara Wisesa Samudera Halim Kumala dimintai keterangan terkait dengan dugaan korupsi korporasi dalam reklamasi.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Polisi Bisa Periksa Djarot

9 November 2017

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi, Polisi Bisa Periksa Djarot

Polda Metro Jaya bakal memanggil pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait dugaan korupsi proyek reklamasi, termasuk Djarot Saiful Hidayat.

Baca Selengkapnya

Polisi Tingkatkan Status Kasus Reklamasi Jakarta, Ini Dasarnya

5 November 2017

Polisi Tingkatkan Status Kasus Reklamasi Jakarta, Ini Dasarnya

Polisi menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai pijakan penyelidikan kasus reklamasi teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi dalam Proyek Reklamasi

30 Oktober 2017

KPK Dalami Dugaan Korupsi Korporasi dalam Proyek Reklamasi

KPK tengah membuka penyelidikan tentang perkara korupsi korporasi berkaitan dengan proyek reklamasi.

Baca Selengkapnya

KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi

30 Oktober 2017

KPK: Pemanggilan Sekda DKI Pengembangan Kasus Lama Reklamasi

Pemeriksaan KPK kali ini berfokus pada reklamasi Pulau G, yang dikerjakan PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land Grup.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Sekda DKI Soal Reklamasi Pulau G

27 Oktober 2017

KPK Periksa Sekda DKI Soal Reklamasi Pulau G

Saefullah menyebutkan KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Pemda DKI Jakarta soal proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi

27 Oktober 2017

KPK Periksa Sekda DKI Soal Kasus Suap Raperda Reklamasi

Saefullah diperiksa soal suap yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi, dan proses pembahasan Raperda Reklamasi.

Baca Selengkapnya