Luhut Apresiasi Karikatur Jokowi Kontra "Cina"  

Reporter

Editor

Pruwanto

Minggu, 26 Juni 2016 13:24 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi karikatur Presiden Joko Widodo kontra “Cina” yang dipublikasikan media Manila Times. Menurut Luhut, hal itu menunjukkan kehadiran Presiden Joko Widodo atau pemerintah Indonesia secara keseluruhan dalam menangani isu strategis dan sensitif seperti Laut Cina Selatan.

"Memang saya kira (karikatur itu) menunjukkan kehadiran dan keteguhan pemerintah," ujar Luhut saat dicegat awak media pada Hari Anti-Narkotik Internasional di Jakarta, Ahad, 26 Juni 2016.

Karikatur Presiden Joko Widodo kontra Cina dipublikasikan dalam situs berita Filipina, Manila Times, pada Sabtu kemarin, pukul 02.29 waktu setempat. Karikatur itu menggambarkan Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian perang ala tentara Romawi dengan keris luk 13 di tangan kanan tengah menerjang naga yang merepresentasikan Cina.

Tak jauh di belakang Presiden Joko Widodo, pada gambar itu, berdiri seorang petani Filipina dan Rodrigo Duterte. Petani Filipina berteriak, "Go Jokowi!", sementara Duterte digambarkan berdiam diri sambil memegang jeriken dan bendera putih. (Baca: Soal Natuna, Media Filipina Memuat Karikatur Jokowi-"Cina")

Karikatur itu beredar tak lama setelah insiden penembakan kapal Cina di perairan Natuna beberapa hari lalu. Kapal KRI Imam Bonjol milik TNI Angkatan Laut menembak kapal Cina karena tak mau berhenti saat ketahuan hendak mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Presiden Joko Widodo sempat mengecek langsung lokasi kejadian bersama sejumlah menteri. Dalam pengecekan itu, Presiden Joko Widodo hadir dengan kapal perang Imam Bonjol yang dipakai untuk menembak kapal Cina. Banyak pihak menganggap tampilnya Presiden Joko Widodo dengan kapal perang tersebut sebagai pesan terhadap Cina bahwa Indonesia siap memperjuangkan ZEE-nya.

Luhut melanjutkan, sikap pemerintah Indonesia terhadap ZEE-nya memang tidak berubah meskipun berhadapan dengan negara besar seperti Cina. Ia berkata, sikap itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Tentu kami akan tetap memelihara hubungan baik dengan siapa saja (tak terkecuali Cina). Bersikap baik itu juga menjadi keniscayaan," kata Luhut.

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Menkumham Berikan Paspor untuk WNI Keturunan di Filipina

27 Maret 2022

Menkumham Berikan Paspor untuk WNI Keturunan di Filipina

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyerahkan paspor beserta izin tinggal special non immigrant visa kepada perwakilan warga negara Indonesia yang berasal dari warga negara keturunan atau Persons of Indonesian Descent (PIDs). Acara penyerahan paspor dilakukan secara simbolis di Lapangan Upacara KJRI Davao, Filipina.

Baca Selengkapnya

Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

16 September 2017

Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

Menurut Elprisdat, film bisa dijadikan sesuatu untuk mengukur isu. Dia juga mengatakan film dapat membandingkan yang terjadi di masa lalu dan sekarang

Baca Selengkapnya

PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

14 September 2017

PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

Elprisdat menuturkan keinginan warganet di media sosial agar
film G 30 S PKI diputar lagi tidak masalah.

Baca Selengkapnya

Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

8 September 2017

Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

Wiranto ogah berkomentar soal penyelesaian kasus pembunuhan Munir yang terjadi 13 tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

4 September 2017

Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.

Baca Selengkapnya

Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

29 Agustus 2017

Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

Wiranto menyebut ada kelemahan regulasi yang berujung pada pengulangan kasus penipuan First Travel.

Baca Selengkapnya

Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

25 Agustus 2017

Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

Kerja sama Indonesia dan Cina terus meningkat sejak
ditandatanganinya Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013.

Baca Selengkapnya

Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

25 Agustus 2017

Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

Wiranto menyoroti kelebihan Indonesia yang memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim.

Baca Selengkapnya

Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

25 Agustus 2017

Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim dengan melibatkan negara-negara lain.

Baca Selengkapnya

Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

25 Agustus 2017

Wiranto Minta Dunia Internasional Perkuat Kerja Sama Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim.

Baca Selengkapnya