INFO NASIONAL - Banyak model maupun gaya manajemen yang bisa diadopsi, khususnya dalam membangun dan memberdayaan masyarakat desa. Kendati demikian, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Ahmad Erani Yustika tetap mengedepankan karakteristik desa dalam pola manajemen yang diterapkannya.

Erani, panggilan akrabnya, mengungkapkan bahwa cukup banyak model manajemen yang bisa ditemukan. “Pilihan atas model manajemen tersebut tidak bicara benar atau salah. Tapi tepat dan tidak tepat,” katanya.

Menurutnya, dulu, dalam sebuah komunitas yang tingkat pengetahuannya rendah, manajemen gaya otoriter sering kali jadi pilihan utama. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi (TI), ujarnya, pilihan manajemen otoriter tidak tepat lagi.

“Dalam era kemajuan TI, setiap lini harus dilibatkan. Setiap entitas adalah ‘pemegang saham’. Setiap pihak harus disantuni kepentingannya. Segala hal ditetapkan secara bersama-sama, baik dalam organisasi politik, ekonomi, ataupun sosial,” jelas Erani.

Lalu, bagaimana dengan manajemen transformasi? Melihat pola maupun kecenderungan saat ini, berbagai tempat mulai menerapkan sebuah model pengelolaan usaha, baik berbasis bisnis atau sosial yang dilandasi oleh sebuah pilar. Pilar tersebut menempatkan semua pihak yang tadinya sekadar follower menjadi inisiator. Melalui model manajemen ini, diharapkan semua pihak yang terlibat akan menjadi pemimpin sekaligus motor perubahan.

Erani menegaskan, dalam manajemen transformasi, bagaimana membuat orang-orang yang ada di desa terlibat dalam setiap perubahaan maupun dalam kepemimpinan dalam organisasi. “Harus ada pemberdayaan masyarakat. Apabila masyarakat tidak kompetibel dalam kualitasnya, maka yang terjadi bukan partisipasi yang berkualitas, tapi hanya hiruk-pikuk,” ujar Erani.

Ia mengungkapkan, di desa banyak ditemukan informal institusion, seperti agama, tradisi, maupun kepercayaan. Penyelesaian-penyelesaian masalah yang muncul dilakukan secara adat. Bila terjadi masalah, ujarnya, meraka tidak mengacu kepada peraturan desa atau peraturan yang lebih tinggi.

Karena itu, dalam penyusunan kebijakan ini, ujarnya, harus bisa menyusun kebijakan informal sebagai karakter desa. “Kebijakan harus memberikan ruang terhadap informal institution. Tidak semua ruang harus dipasok secara formal. Harus ada keleluasan untuk kelembagaan informal,” ungkapnya.

Usaha ekonomi di desa, menurut Erani, harus tetap mengacu pada konstitusi, yaitu adanya persaudaraan, gotong-royong, dan lain-lain. “Jangan bersifat individu. Sebab, di desa itu basisnya kolektivitas, outputnya adalah benefit, yang bermakna sosial, religius, dan keberhasilan itu memiliki makna kecukupan,” paparnya.

Untuk membentuk masyarakat desa seperti itu, tentu bukanlah hal yang mudah. “Tapi kita tidak boleh menyerah di tengah situasi yang sulit ini. Sebab, embrio-embrio itu ada dan banyak yang berhasil. Saya optimis, hal itu bisa berhasil,” pungkasnya. (*)