Soal Kapolri Baru, Fadli Zon: Tanpa Diminta Saya Dukung  

Reporter

Kamis, 23 Juni 2016 22:08 WIB

Komjen Pol Tito Karnavian (tengah) melambaikan tangan seusai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III DPR, Jakarta, 23 Juni 2016. DPR menyetujui Komjen Pol Tito Karnavian menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menyatakan mendukung Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. "Tanpa ia meminta pun tentu saya dukung," katanya lewat pesan pendek pada Tempo, Kamis, 23 Juni 2016.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tersebut diketahui sempat mendatangi acara penganugerahan gelar doktor bagi Fadli Zon di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, pada Senin, 20 Juni 2016. "Iya (dia) datang ke acara saya," kata Fadli Zon.

Baca Juga: Ini Harapan Menteri Yohana pada Komjen Tito Karnavian

Menurut politikus Partai Gerindra ini, Tito layak didukung karena memiliki kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas untuk menjadi Kapolri. Partai Gerindra saat ini sudah tidak ada masalah dengan pencalonan Tito sebagai Kapolri.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan Tito bersama Komisi Hukum DPR pada Kamis, perwakilan Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan dukungan Gerindra untuk Tito. "Setelah kami melihat pemaparan visi-misi, jawaban strategis dan taktis, Gerindra menyetujui Tito sebagai Kapolri," ucapnya.

Simak: Di DPR, Tito Karnavian Dicecar Soal Papua & Kasus Papa Minta Saham

Komisi Hukum pun telah memutuskan secara aklamasi untuk menyetujui Tito Karnavian sebagai pengganti Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun akhir Juli nanti. Keputusan tersebut selanjutnya akan dibawa untuk disahkan dalam sidang paripurna pekan depan.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

7 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

22 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya