DPR Soroti Isu Senioritas di Polri, Ini Tanggapan Luhut  

Reporter

Selasa, 21 Juni 2016 19:05 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Fraksi Gerindra, Wenny Warouw, memberi catatan kritis perihal pemilihan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Menurut dia, kesenjangan antara junior dan senior setelah pemilihan perlu diperhatikan.

Penilaian itu disampaikan Wenny dalam sidang Komisi III DPR, yang membahas pencalonan Tito. Sidang juga dihadiri Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya khawatir ada kesenjangan junior-senior karena Tito melampaui empat angkatan. Maka, perlu peran Kompolnas untuk tatap muka dengan para jenderal (Mabes Polri) agar isu ini bisa teredam," kata Wenny di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2016.

Ketua Komisi Kepolisian Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masalah senioritas adalah masalah yang sudah diperhitungkan dengan cermat. "Setiap langkah yang kami ambil sudah kami hitung dengan cermat sesuai dengan undang-undang yang ada sehingga tidak melanggar peraturan. Menurut hemat saya, itu sudah mumpuni," ujarnya.

Senioritas, kata Luhut, menjadi kajian. Menurut dia, Tito adalah perwira yang profesional dan dapat menghargai senior. Luhut mengaku selalu menguji Tito secara tidak langsung dengan menawarkan posisi sebagai Kapolri. Namun Tito menolak dan memilih menyerahkan jabatan itu kepada seniornya. "Itu salah satu sikap humble saudara Tito," ucap Luhut.

Sidang yang membahas pencalonan Tito ini berlangsung lancar dan nyaris tanpa intervensi. Setiap fraksi mengutarakan pendapatnya mengenai Tito, yang dinilai layak menempati Tribrata 1.

Ketua Komisi Hukum Bambang Soesetyo mengatakan hal ini menunjukkan bahwa pilihan Presiden Joko Widodo tepat. "Pilihan Presiden tepat," tuturnya.

Setelah ini, DPR akan melakukan uji kelayakan dengan mengunjungi rumah Tito pada Rabu, 22 Juni 2016. Agenda berikutnya ialah uji kepatutan dan kelayakan Tito di hadapan Komisi Hukum, yang akan digelar pada Kamis, 23 Juni 2016.

Bila DPR setuju dengan pilihan Jokowi, Tito akan menggantikan Jenderal Badrodin Haiti, yang akan pensiun pada Juli mendatang.

ARKHELAUS W.

Baca juga:
Ahok Bersedia Diusung Partai, Tak Sudi Jadi Kader Partai
Ini Dua Nama Calon Wakapolri Pengganti Budi Gunawan




Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

7 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

8 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

14 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya