Rekening Tito Karnavian Pernah Ditelusuri PPATK  

Reporter

Editor

Pruwanto

Selasa, 21 Juni 2016 15:43 WIB

Komisaris Jenderal Tito Karnavian (BNPT)

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Yusuf memastikan lembaganya tak menemukan transaksi yang tidak wajar dalam rekening milik Komisaris Jenderal Tito Karnavian. "Saya tidak menemukan sesuatu yang tidak wajar," kata Yusuf di gedung DPR, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2016.

Menurut Yusuf, PPATK menelusuri jejak transaksi melalui dua pijakan. Pertama, melalui pengaduan masyarakat dan pelacakan yang dilakukan PPATK. "Tidak ada laporan dari yang bersangkutan," ucap Yusuf.

Kedua, PPATK menelusuri rekening milik Tito. Berdasarkan catatan sejak 2004 sampai 2014, ujar Yusuf, Tito memiliki 14 rekening di bank swasta yang telah ditutup rekeningnya. Selain itu, ada rekening pada tiga bank berpelat merah. "Tidak ada yang bermasalah," ujarnya.

PPATK, tutur dia, juga menelusuri empat rekening istri dan rekening tiga anak Tito. Dari rekening tersebut, PPATK tidak menemukan sesuatu yang tidak wajar.

(Baca: Uji Calon Kapolri Tito Karnavian, DPR Gandeng KPK dan PPATK)

Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat bersama tiga lembaga negara terkait dengan pencalonan Tito sebagai Kepala Polri. Tiga lembaga negara tersebut adalah PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Kepolisian Nasional.

Wakil Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo mengatakan rapat tersebut adalah bagian dari uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. "Fit and proper dimulai hari ini rangkaiannya. Kami mengundang PPATK, KPK, dan Kompolnas untuk mendapat masukan rekam jejak calon Kapolri," tutur Bambang.

(Baca: Ditanya Soal Calon Wakapolri, Ini Reaksi Tito Karnavian)

ARKHELAUS W.




Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

18 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

19 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

2 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya