TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengantongi satu juta KTP sebagai modal maju dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017 melalui jalur perorangan. Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahudin, meminta Ahok konsisten di jalur perseorangan. "Akan lebih tepat kalau Ahok tak berubah pikiran," ujar Said di Hotel Cemara, Jakarta, Ahad, 19 Juni 2017.

Said mengatakan, apabila Ahok tetap maju melalui jalur perorangan, langkah itu akan menjadi salah satu terobosan demokrasi. Sebab, kata dia, belum ada calon independen yang menang dalam Pilkada DKI Jakarta. "Ini akan menjadi pembuktian Ahok jika ia tetap dan menang lewat jalur independen," katanya.

Apabila Ahok berpindah ke jalur politik, menurut Said, tidak menutup kemungkinan pendukungnya akan membuang dukungan. Namun hilangnya pendukung Ahok di jalur independen akan tergantikan dengan pendukung dari partai politik.

Said yakin Ahok bakal berpindah ke partai politik jika ada kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Kalau Ahok dan Mega deal, ia enggak mungkin (maju lewat jalur) independen," tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan, Charles Honoris, mengatakan partainya belum memutuskan nama calon gubernur dan wakil gubernur yang bakal diusung. Charles memperkirakan, keputusan itu bakal diambil setelah Idul Fitri. "Masih proses kan sekarang," ucap Charles.

Menurut Charles, partainya masih membuka peluang buat Ahok. Sebab, kata dia, kinerja Ahok dan wakilnya, Djarot Saiful Hidayat, dinilai cakap membangun Jakarta. Komunikasi Ahok dengan Megawati juga masih berjalan. "Masih komunikasi dengan Bu Mega. Kami enggak ada masalah sama Pak Ahok," katanya.

Pendiri Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, menyerahkan semua keputusan di tangan Ahok. "Yang jelas, kalau dari Teman Ahok, kami berfokus mengumpulkan KTP dari awal sampai akhir. Kami tidak menyandera Pak Ahok dengan KTP, " ujar Amalia.

Salah satu pendukung Ahok dari Jakarta Centre, Norman, mengatakan, jika Ahok berpindah ke partai politik, hal itu akan menjadi preseden buruk. Kepercayaan yang dibangun lewat pengumpulan sejuta KTP dikhawatirkan bakal runtuh. "Kalau kami inginya Pak Ahok tetap Independen," kata Norman.

DEVY ERNIS | LARISSA HUDA