Tito Kapolri, Zulkifli Hasan: Saya Dukung 100 Persen

Reporter

Editor

Zed abidien

Jumat, 17 Juni 2016 15:43 WIB

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat kunjungan ke Serang, Banten. TEMPO/Darma Wijaya

TEMPO.CO, Bandung - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menilai keputusan Presiden RI Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) sebagai langkah tepat.

"Sudah tepat, saya dukung 100 persen," kata Zulkifli saat ditemui seusai Silahturahmi dan Sosialisasi Empat Pilar di Kampus Muhammadiyah, Antapani, Kota Bandung, Jumat, 17 Juni 2016.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini menambahkan, sosok Tito Karnavian dapat dikatakan tepat mengisi jabatan Kapolri dikarenakan memiliki banyak prestasi. "Beliau berprestasi, lulusan terbaik, sudah menempati jabatan teruji," akunya.

Zulkifli optimistis Tito mampu melakukan perubahan dan perbaikan di tubuh Polri. "Tugas pak Tito tentu akan melakukan reform terhadap kepolisian kita. Kita percaya pak Tito mampu membenahi kepolisian," tandasnya.

Selain itu, Zulkifli menilai tidak ada masalah meski usia Tito masih terbilang muda untuk menempati jabatan sebagai Kapolri. "Ya, enggak apa-apa toh, kEnapa? Pak Jokowi saja jadi presiden 52 tahun. Enggak ada yang salah," tandasnya.

Presiden Joko Widodo akhirnya menyodorkan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin, Rabu lalu. Tito diajukan sebagai pengganti Komjen Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada Juli mendatang.

Ketua DPR Ade menerima kunjungan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk menyampaikan surat pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai satu-satunya calon Kapolri. Saat ini, Tito menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Setelah ada usulan dari Presiden Jokowi, Ade mengatakan Komisi III DPR akan segera melakukan fit and proper tes. "Saya sudah berkomunikasi dengan komisi III, mengenai kapan, tentu akan dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat pimpinan fraksi penggantu Bamus esok hari," ujarnya, di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.

Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo, membenarkan soal penunjukkan Tito tersebut. "Memang benar, hari ini, 15 Juni, Presiden Joko Widodo menyampaikan surat permohonan persetujuan calon Kapolri kepada DPR. Nama yang diajukan adalah Komjen Tito Karnavian," ujar Johan.

PUTRA PRIMA PERDANA

Berita terkait

Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

4 jam lalu

Kisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas

Mendag Zulkifli Hasan menginspeksi mendadak sebuah pabrik baja milik investor Cina yang meproduksi baja ilegal tidak sesuai SNI.

Baca Selengkapnya

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

12 jam lalu

Zulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina

Sebuah pabrik baja Cina, PT Hwa Hok Steel, terungkap memproduksi baja tulangan beton tidak sesuai SNI sehingga produk mereka dinyatakan ilegal.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

1 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Sidak Pabrik Baja Ilegal di Cikande Serang, Tak Sesuai SNI Senilai Rp 257 Miliar

2 hari lalu

Zulkifli Hasan Sidak Pabrik Baja Ilegal di Cikande Serang, Tak Sesuai SNI Senilai Rp 257 Miliar

Zulhas menyebut pabrik itu memproduksi sebanyak 3.608.263 batang baja seberat 27.078 ton.

Baca Selengkapnya

Keunikan Stadion Siliwangi, Lokasi Konser Sheila on 7 di Bandung, Pernah jadi Markas Tim Sepak Bola Militer Belanda

2 hari lalu

Keunikan Stadion Siliwangi, Lokasi Konser Sheila on 7 di Bandung, Pernah jadi Markas Tim Sepak Bola Militer Belanda

Di Bandung, Sheila on 7 akan mangung di Stadion Siliwangi. Awalnya stadion itu bernama lapangan SPARTA, markas tim sepak bola militer Hindia Belanda.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

2 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim neraca perdaganga Indonesia alami surplus, ada beberapa komoditas yang surplus dan ada beberapa yang defisit.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulhas Prediksi Harga Bawang Merah Turun dalam Waktu Sepekan

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulhas Prediksi Harga Bawang Merah Turun dalam Waktu Sepekan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas yakin harga bawang merah akan kembali normal dalam kurun waktu seminggu ke depan.

Baca Selengkapnya

Posisi TKN dan Koalisi Indonesia Maju Usai Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres

3 hari lalu

Posisi TKN dan Koalisi Indonesia Maju Usai Prabowo-Gibran Ditetapkan sebagai Presiden dan Wapres

Prabowo-Gibran resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Bagaimana posisi TKN dan Koalisi Indonesia Maju selanjutnya?

Baca Selengkapnya