Tito Kapolri, Adrianus: Dia Bersih dan Tak Dekat dengan Siapa-siapa

Reporter

Editor

Zed abidien

Rabu, 15 Juni 2016 19:01 WIB

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso mendiskusikan pengamanan Ramadhan di Istana Negara. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Adrianus Meliala, anggota Ombudsman yang juga mantan anggota Kompolnas, menduga, Presiden Joko Widodo memilih Kepala BNPT Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kapolri karena dibanding calon lainnya, Tito cenderung loyal dan bebas dari kedekatan pribadi dengan pihak lain.

"Komisaris Jenderal Budi Gunawan kurang disukai Jokowi, Komjen Budi Waseso tidak cocok dengan gaya Presiden yang tenang," kata Adrianus saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.


Baca juga:
Siapa Juara Euro 2016: Percaya Gurita Atau Statistika? Magis Spanyol atau Pragmatis Prancis?


Selain BG dan Buwas, masih ada beberapa nama yang sempat masuk bursa pencalonan, seperti Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno, Komisaris Jenderal Syafrudin, dan Komisaris Jenderal Nur Ali.

Menurut Adrianus, dari tiga nama tersebut, Komjen Putut cenderung tidak berambisi menjadi Kapolri. Begitu pula dengan Komjen Nur Ali yang tinggal menunggu waktu pensiun. "Komjen Putut tahu diri ia warisan Pak SBY," ujarnya.

Sementara itu, Komjen Syafrudin, diduga Adrianus, tidak menjadi pilihan Jokowi karena memiliki kedekatan dengan Jusuf Kalla. "Dia orangnya JK sehingga ditakutkan tak loyal dengan Jokowi," tutur Adrianus.

Disinggung soal dugaan akan ada perpecahan di kubu internal Polri, Adrianus menanggapi dengan santai. Menurut dia, belakangan ini, Polri cenderung disiapkan untuk menyambut BG. Namun, meski akan terjadi polemik, Polri segera kembali solid.

"Saat ini Polri memang ke-BG-BG-an. Tapi, nanti, seiring dengan berjalannya, waktu saya yakin, Pak Tito mampu membanggakan Polri," ujarnya.

INGE KLARA SAFITRI


Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

50 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

7 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

19 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

20 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

23 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya