TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya menyodorkan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin, tadi pagi. Tito diajukan sebagai pengganti Komjen Badrodin Haiti yang akan memasuki masa pensiun pada Juli mendatang. Keputusan Presiden mengakhiri perdebatan soal bursa calon Kapolri.
Ketua DPR Ade menerima kunjungan Menteri Sekretaris Negara tadi pagi menyampaikan surat pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai satu-satunya calon Kapolri. Saat ini, Tito menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Setelah ada usulan dari Presiden Jokowi, Ade mengatakan Komisi III DPR akan segera melakukan fit and proper tes. "Saya sudah berkomunikasi dengan komisi III, mengenai kapan, tentu akan dibicarakan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat pimpinan fraksi penggantu Bamus esok hari," ujarnya, di Stasiun Gambir, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.
Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo, membenarkan soal penunjukkan Tito tersebut. "Memang benar, hari ini, 15 Juni, Presiden Joko Widodo menyampaikan surat permohonan persetujuan calon Kapolri kepada DPR. Nama yang diajukan adalah Komjen Tito Karnavian," ujar Johan, melalui pesan elektronik kepada awak media.
Keputusan Presiden Jokowi memilih Tito mendapat dukungan dari beberapa partai politik. Anggota Komisi III DPR MAsinton Pasaribu menghormati keputusan Presiden Jokowi. "Kami menghormati pilihan Presiden, kemudian tinggal menunggu jadwal DPR untuk mengagendakan fit and proper tes," ujarnya saat dihubungi, Rabu, 16 Juni 2016.
Menurut Masinton, Tito memiliki kinerja yang bagus di dunia kepolisian. Ia menilai Tito juga memiliki prestasi bagus. "Tito pernah dua kali mengalami kenaikan pangkat secara istimewa, dia juga berprestasi dalam penangkapan Tomi Soeharto dan penangkapan teroris," ujarnya.
Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana, juga mendukung keputusan Presiden. Apalagi, calon yang diusulkan adalah Tito yang memiliki latar belakang baik saat menjabat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88, Kapolda Metro Jaya, dan Kepala BNPT. "Dukung apapun keputusan Presiden," ujarnya.
Dadang menilai, Jokowi pasti sudah mempertimbangkan segala hal sebelum memilih Tito sebagai calon Kapolri. Apalagi, kata Dadang, dia mendengar Komisi Kepolisian nasional tidak memasukkan Tito sebagai calon Kapolri.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Junimart Girsang mengatakan bahwa partainya mendukung keputusan Presiden Jokowi. "Itu hak penuh Presiden, tentu kita dukung. PDI-P kan partai pendukung utama Presiden," ujarnya, di gedung DPR, Rabu, 15 Juni 2016.
Menurut dia, keputusan Presiden itu adalah terobosan bagi institusi kepolisian yang selalu polemik angkatan. "Tentu kami mau agar istilah angkatan di Polri ini dihilangkan saja, itu membuat blok di Polri," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Komjen Badrodin Haiti yang saat ini menjabat Kepolri mengaku senang dengan keputusan Presiden Jokowi memilih Tito sebagai calon penggantinya. "Ya senang aja saya. Memang kenapa? Boleh kan bahagia hehehe," ujar Badrodin, saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 15 Juni 2016.
Badrodin menilai kualitas Tito tidak perlu diragukan lagi. Hal itu, kata dia, bisa dilihat dari karirinya yang cepat berkembang dan kinerjenya di Polda Metro Jaya. Ia mengaku sudah menyampaikan kelebihan-kelebihan Tito kepada Presiden Jokowi sebelumnya.
"Sekarang ini era kompetisi. Siapa yang unggul, dia yang dapat," ujar Badrodin. "Saya pikir semua mengakui keunggulannya. Coba lihat bagaimana dia memimpin Polda Metro Jaya. Saya lihat enggak susah memilih dia."
Tito merupakan angkatan 1987. Sebelumnya beberapa senior di atasnya sesama bintang tiga berseliweran muncul sebagai kemungkinan calon Kapolri, seperti Wakapolri Budi Gunawan (angkatan 83) Kepala BNN Budi Waseso (angkatan 84), dan Irwasum Dwi Priyatno (angkatan 82).
Meski Tito melewati sejumlah Jenderal Kepolisian yang lebih senior, menurut Badrodin, hal itu tidak akan menjadi menimbulkan gejolak di tubuh Polri. "Saya jamin tidak akan ada gejolak," ujarnya.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan bahwa usia Komjen Tito yang relatif masih sangat muda tidak akan mengganggo kekompakan Polri. "Tidak akan menimbulkan konflik. Kami Polri tetap bekerja secara kompak," ujarnya, di kantornya, Rabu, 15 Juni 2016.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan, sependapat dengan Boy. Menurut dia, terpilihnya Tito sebagai calon Kapolri tidak akan menjadi maslaah. Sebab, kata dia, Tito merupakan sosok yang pintar membawa diri dengan sangat baik di kalangan senior maupun junior Polri.
"Ini seperti Kapolri Badrodin Haiti yang merupakan angkatan 1982, tapi banyak anak buahnya dari lulusan Akpol (Akademi Polisi) 1981," ujar Edi.
ISTMAN MP | DEWI SUCI RAHAYU | HUSSEIN ABRI YUSUF | ARKHELAUS W. | PRADITYO ADI | ABDUL AZIS | RINA W
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
1 hari lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
1 hari lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
2 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAlasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal
2 hari lalu
Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.
Baca SelengkapnyaRespons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024
2 hari lalu
Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
3 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa
3 hari lalu
Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya