Ketua KPK Agus Rahardjo (Kanan), dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif melakukan jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, 1 Januari 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan lembaganya belum memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah DKI Jakarta.
Dia memastikan KPK masih menggali informasi terkait dengan kasus tersebut. “Kami akan undang Badan Pemeriksa Keuangan. Diskusi penyelidik kami dan auditor BPK,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 15 Juni 2016.
Kepada anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Agus menjelaskan bahwa pada 14 Juli 2015, KPK menerima pengaduan masyarakat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK DKI Jakarta. Dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 tersebut, terdapat pengadaan tanah RS Sumber Waras yang disebut berindikasi kerugian keuangan daerah Rp 191 miliar.
Menurut Agus, KPK mengumpulkan informasi tambahan terkait dengan aduan tersebut. Pimpinan KPK saat itu, meminta audit investigasi pada 6 Agustus 2015. Setelah itu, pada 29 September 2016 membuat surat perintah penyelidikan. "KPK berkoordinasi dengan auditor BPK dalam perolehan data dan dokumen," ujar Agus.
Agus mengatakan hasil audit tersebut menjadi tambahan informasi dalam penyelidikan. Pemaparan, ekspose penyelidik ke pimpinan dilakukan beberapa kali, terakhir pada 13 Juni 2016. "Kalau mendengar paparan tim penyelidik, mereka mengusulkan menghentikan proses penyelidikan," kata Agus. "Poin pokoknya adalah perbedaan penggunaan aturan, itu yang nanti akan coba kami dalami saat penyelidik dan auditor BPK bertemu."
KPK menyelidiki kasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 2015. Saat itu, perwakilan BPK menyerahkan langsung hasil audit kepada Ketua KPK sementara, Taufiequrrahman Ruki.
BPK menyebut proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 800 miliar pada APBD Perubahan 2014 itu tidak sesuai prosedur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga berindikasi mengakibatkan kerugian negara Rp 191 miliar.
