Badrodin: Saya Tak Ajukan Perpanjangan Pensiun Polisi Aktif  

Reporter

Selasa, 14 Juni 2016 18:41 WIB

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti usai rapat koordinasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan, Jakarta, 17 Maret 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menolak berkomentar mengenai usul perpanjangan masa usia pensiun, menjadi 60 tahun, bagi polisi aktif. Pasalnya, Badrodin tak merasa mengajukan perpanjangan jabatan.

Usul itu sempat disebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat RI. "Belum ada itu, kalau masuk prolegnas, siapa tanda tangan? Kan saya tak mengajukan," ujar Badrodin seusai rapat terbatas di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Selasa, 14 Juni 2016.

Badrodin pun tak ingin menanggapi pertanyaan seputar pergantian Kapolri, yang belum jelas akan condong ke regenerasi atau perpanjangan jabatan. "Saya tak tahu, kok tanya saya?"

Wacana mengenai pengajuan tersebut muncul pekan lalu, lewat Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar. Menurut dia, usul itu akan diserahkan kepada tim prolegnas dan ditindaklanjuti Badan Legislasi (Baleg) yang terdiri atas sejumlah fraksi di DPR. Namun Boy memang belum menyebutkan kapan Baleg akan membahas usul perpanjangan masa usia anggota polisi tersebut.

Sebelumnya berembus isu bahwa Presiden Joko Widodo akan memperpanjang masa jabatan Badrodin.

Jika akhirnya harus memperpanjang masa jabatan Badrodin, Jokowi memiliki pilihan untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Polri yang menetapkan usia pensiun 58 tahun.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

6 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

19 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

20 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya