TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama M. Faizal, mengatakan program pelatihan bela negara bisa dilaksanakan komponen bangsa mana pun. Hal ini menyusul kontroversi rencana pelatihan bela negara di Komando Daerah Militer (Kodam) IX Udayana, Bali, yang disebut-sebut mengandung wacana wajib militer.

"Dengan syarat mengacu pada metode dan kurikulum yang telah ditetapkan Kemhan," ujar Faisal saat dihubungi Tempo, Selasa, 14 Juni 2016.

Menurut Faisal, syarat tersebut sudah dibahas dalam surat kesepahaman (MoU) antara Kemhan, dengan 10 lembaga dan kementerian pada 2015 lalu. "Dalam perjanjian itu, satu poin pentingnya adalah pembentukan kader bela negara, lewat metode diklat dan kurikulum Kemhan," ujarnya.

Faisal belum berkomentar soal wacana wajib militer dan rencana pelatihan senjata yang diungkapkan pihak Kodam IX Udayana. Namun, dia menegaskan, bela negara bisa diselenggarakan Kodam.

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan Timbul Siahaan pun mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, rancana Kodam IX Udayana tersebut memiliki regulasi pendukung.

"Kementerian dan lembaga mana pun bisa (melaksanakan bela negara) termasuk Kodam. Mereka punya Depo Pendidikan (Dodik) bela negara yang bertempat di komando resor militer (Korem) seluruh Indonesia," kata dia.

Menurut Timbul, setiap institusi didukung regulasi yang kuat, salah satunya UUD 45 pasal 27-30. Poinnya adalah setiap warga negara dan komponen bangsa wajib mengikuti bela negara. Kemhan, kata dia, memang diminta mengelola program tersebut. Namun, ia menambahkan, tak menghalangi institusi lain menjadi pelaksananya.

Rencana pelatihan bela negara di Bali sendiri disampaikan beberapa waktu lalu, oleh Kepala Penerangan Kodam IX Udayana Letnan Kolonel Infanteri J. Hotman Hutahaean. Uniknya, mereka menyasar kelompok preman setempat sebagai peserta pelatihan tersebut. "Tujuannya membuat mereka jadi warga negara yang baik," kata Hotman, pekan lalu.

Isu pelatihan bela negara tersebut sempat menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, sempat muncul wacana terkait adanya wajib militer dan pengenalan senjata pada para peserta program tersebut.

YOHANES PASKALIS