Menteri Siti Tak Mau Asal Terima Bantuan Singapura  

Reporter

Kamis, 9 Juni 2016 14:15 WIB

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 20 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pemerintah belum memutuskan untuk menerima pembaruan paket bantuan penanganan kebakaran hutan yang ditawarkan Singapura. Menurut dia, bantuan semacam itu harus mengikuti aturan main yang berlaku di kawasan ASEAN.

"Itu ada aturan mainnya di ASEAN. Jadi, tidak ada pekerjaan ataupun bantuan untuk kebakaran hutan yang bilateral," kata Siti, seusai pembukaan acara Pekan Lingkungan Hidup Kehutanan, Kamis, 9 Juni 2016, di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Menurut Siti, tawaran bantuan Singapura harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan kesepakatan yang berlaku di ASEAN. "Karena itu, tidak betul apabila dikatakan ada kerja sama bilateral secara khusus," kata dia. Lagi pula, dalam protokol yang berlaku, bantuan hanya bisa diberikan ketika suatu negara meminta dan dalam kondisi yang cukup darurat.

Situs berita lokal Singapura, Channel News Asia, dua hari lalu memberitakan soal pembaruan paket bantuan pemerintah Singapura untuk Indonesia dalam penanganan kebakaran hutan. Kementerian Lingkungan dan Sumber Daya Air Singapura dalam rilisnya mengatakan pembaruan ini adalah bagian dari komitmen pemerintah Singapura yang lebih luas dalam membantu pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan yang kerap terjadi pada musim kemarau, selama Juni hingga Oktober.

Untuk tahun ini, paket bantuan yang ditawarkan Singapura meliputi dua pesawat C-130 untuk mengangkut tim pemadam kebakaran Singapore Civil Defense Force (SCDF), satu tim SCDF yang memberikan penilaian dan perencanaan bantuan dalam pemadaman kebakaran hutan, satu pesawat C-130 untuk operasi hujan buatan, dan gambar satelit terkait dengan api dan koordinat lokasi kebakaran beresolusi tinggi.

Siti mengatakan dirinya belum mengetahui apakah surat tawaran itu sudah dilayangkan ke kementeriannya. "Nanti saya cek dulu," kata dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menambahkan bahwa tahun lalu pemerintah juga banyak mendapat tawaran bantuan. Jika benar-benar dibutuhkan, tawaran itu diterima. Namun dia mengingatkan negara tetangga untuk memahami penanganan kebakaran hutan tidak semudah yang mereka perkirakan. "Tidak semudah apa yang teman-teman di ASEAN mengira," ujar Kalla.

Meski begitu, kata Kalla, kebakaran hutan yang kerap terjadi di Indonesia memang membutuhkan upaya bersama. "Jangan lupa, selalu saya katakan, kenapa perlu upaya bersama? Karena kalau udara bersih dari hutan dinikmati semua orang, termasuk di Asia, Singapura. Jadi, kalau rusak, juga harus sama-sama memperbaiki," kata Kalla.

AMIRULLAH

Berita terkait

Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

8 hari lalu

Amerika Perkuat Infrastruktur Transportasinya dari Dampak Cuaca Ekstrem, Kucurkan Hibah 13 T

Hibah untuk lebih kuat bertahan dari cuaca ekstrem ini disebar untuk 80 proyek di AS. Nilainya setara separuh belanja APBN 2023 untuk proyek IKN.

Baca Selengkapnya

Pertama di Dunia, Yunani Berikan Liburan Gratis sebagai Kompensasi Kebakaran Hutan 2023

16 hari lalu

Pertama di Dunia, Yunani Berikan Liburan Gratis sebagai Kompensasi Kebakaran Hutan 2023

Sebanyak 25.000 turis dievakuasi saat kebakaran hutan di Pulau Rhodes, Yunani, pada 2023, mereka akan mendapat liburan gratis.

Baca Selengkapnya

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

41 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

BNPB Ingatkan Banyaknya Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera

41 hari lalu

BNPB Ingatkan Banyaknya Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera

Dari data BNPB, kasus kebakaran hutan dan lahan mulai mendominasi di Pulau Sumatera sejak sepekan terakhir.

Baca Selengkapnya

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

45 hari lalu

Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

Jumlah titik panas terus meningkat di sejumlah daerah. Karhutla tahun ini dinilai lebih berisiko tinggi seiring penyelenggaraan pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

46 hari lalu

Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

Pelaksana tugas Deputi Modifikasi Cuaca BMKG pernah memimpin Balai Besar TMC di BPPT. Terjadi pergeseran SDM dari BRIN.

Baca Selengkapnya

Tentang Musim Kemarau yang Menjelang, BMKG: Mundur dan Lebih Basah di Banyak Wilayah

46 hari lalu

Tentang Musim Kemarau yang Menjelang, BMKG: Mundur dan Lebih Basah di Banyak Wilayah

Menurut BMKG, El Nino akan segera menuju netral pada periode Mei-Juni-Juli dan setelah triwulan ketiga berpotensi digantikan La Nina.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Susun Regulasi Terkait Karhutla

46 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Susun Regulasi Terkait Karhutla

Regulasi dinilai penting karena akan mempengaruhi perumusan program dan anggaran penanganan kebakaran.

Baca Selengkapnya

Para Menteri Sudah Rapat Kebakaran Hutan dan Lahan, Ancang-ancang Hujan Buatan

47 hari lalu

Para Menteri Sudah Rapat Kebakaran Hutan dan Lahan, Ancang-ancang Hujan Buatan

Saat banyak wilayah di Indonesia masih dilanda bencana banjir, pemerintah pusat telah menggelar rapat koordinasi khusus kebakaran hutan dan lahan.

Baca Selengkapnya

Suhu Udara Global: Bumi Baru Saja Melalui Februari yang Terpanas

51 hari lalu

Suhu Udara Global: Bumi Baru Saja Melalui Februari yang Terpanas

Rekor bulan terpanas kesembilan berturut-turut sejak Juli lalu. Pertengahan tahun ini diprediksi La Nina akan hadir. Suhu udara langsung mendingin?

Baca Selengkapnya