TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin menilai negara harus membentuk kembali badan yang bisa melakukan upaya menuju ketahanan pangan nasional. Menurut dia, langkah paling efisein adalah mengembalikan fungsi Perum Bulog. “Negara harus campur tangan atas pasar. Negara harus kuasai 40 persen sembako,” ujar Ade saat berkunjung ke gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, 7 Juni 2016.

Walau sudah terlambat, kata dia, negara harus mengembalikan fungsi Bulog menjadi Badan Pusat Logistik untuk menstabilkan harga dan kualiatas sembako. Ia berujar, harusnya Badan Pangan sudah dibentuk pada 2 November 2015 sudah dibentuk. Ade menyebutkan bahwa pembentukan badan itu sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Di sana, tertulis bahwa negara memerlukan institusi lmbaga yang bisa melakukan upaya untuk menuju ketahanan pangan nasional. Ia bercerita, Kementerian menyatakan bahwa Indonesia surplus tetapi ternyata impor masih ada. Kemudian pihaknya menemukan kalau ternyata harga beras impor lebih murah ketimbang beras lokal.

Sesuai Data Badan Pusat Statistik (BPS), Ade menjelaskan, beras impor hanya melalui satu mata rantai saja, sementara beras lokal bisa tujuh sampai delapan mata rantai. “Ini tentu membuat beras lokal tak efisien dan mahal,” kata dia. Petani, ucapnya, tentunya juga harus memiliki kesejahteraan dengan mendapat harga yang bagus.

Begitu juga dengan konsumen yang harus mendpatkan harga terjangkau. Dengan kembalinya fungsi Bulog seperti semula, maka mata rantai diatribusi yang panjang bisa diputus. Nantinya, petani memproduksi beras dan menaruhnya di gudang untuk disimpan. Menurut dia, salah satu yang membuat harga beras mahal adalah transportasi dan peragang yang mencari untung. “Harusnya cukup petani, gudang, dan distributor."

BAGUS PRASETIYO