Presiden Jokowi: Rasionalisasi Pegawai Negeri Dilakukan secara Alami

Selasa, 7 Juni 2016 14:47 WIB

Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila dengan tema "Pidato Bung Karno 1 Juni 1945" di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 1 Juni 2016. Melalui surat keputusan Presiden, Jokowi menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah saat ini tengah mengkaji kebijakan rasionalisasi aparatur sipil negara (ASN). Menurut Jokowi, rasionalisasi akan dilakukan secara alami dan ditargetkan bisa mengurangi hingga 1 juta ASN.

"Rasionalisasi akan dilakukan alami," ucap Presiden Joko Widodo setelah menggelar rapat kerja pemerintah di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016. Menurut Jokowi, kebijakan itu merupakan bagian dari efisiensi belanja pegawai.

Jokowi mencontohkan sistem rasionalisasi alami, yakni jika dalam satu tahun ada 120 ribu ASN yang pensiun, penerimaan pegawai baru tidak akan lebih dari setengahnya. Secara teknis, ia menyerahkan mekanismenya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mengaku saat ini tengah melakukan simulasi berapa jumlah ASN yang ideal untuk memenuhi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menurut Yuddy, dari hitungan awal, idealnya pegawai negeri di Indonesia sebesar 1,5 persen dari total jumlah penduduk. Dengan syarat, para pegawai didukung oleh teknologi.

Maka, jika dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta orang, kebutuhan ASN diperkirakan sebesar 3,5 juta. Namun saat ini total jumlah ASN mencapai 4,5 juta pegawai. Menurut Yuddy, dengan skema yang diberikan Presiden Jokowi, hingga 2019 jumlah ASN yang berkurang hanya mencapai 500 ribu pegawai. “Masih lebih 500 ribu. Kalau dirasionalkan menjadi 3,5 juta," kata dia.

Yuddy mengatakan kementeriannya kerap mendapat keluhan banyak ASN yang berkinerja buruk dan tidak disiplin. Pemerintah, kata Yuddy, tidak ingin mempertahankan pegawai yang tingkat disiplinnya rendah. Untuk menggambarkan masih rendahnya disiplin ASN, Yuddy menuturkan ada pegawai yang absen hingga 100 hari dalam setahun.

Yuddy memastikan pegawai yang tidak produktif, tidak efisien, dan berkinerja rendah akan dirumahkan. Meski demikian, pemerintah akan tetap memenuhi hak-hak mereka sebagai pegawai. "Akan kami sampaikan di rapat kabinet dan keputusan akhir di Presiden," kata Yuddy.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

11 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

16 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

21 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

23 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

1 hari lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya