Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Blitar - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi tak melempar wacana yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Hal ini terkait dengan pernyataan Yuddy soal rencana pemangkasan satu juta pegawai negeri sipil untuk menghemat keuangan negara.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan PDIP sebagai partai pengusung pemerintah sama sekali belum diajak diskusi oleh Yuddy terkait dengan usul pemangkasan PNS tersebut. Hal ini, menurut dia, di luar kepatutan mengingat seharusnya wacana tersebut dibicarakan dengan parlemen sebagai representasi partai untuk mendapat dukungan politik. “Kami sebagai parpol pengusung pemerintah belum pernah diajak diskusi,” kata Basarah kepada Tempo di Blitar, Jumat, 3 Juni 2016.
Menurut Basarah, pemangkasan satu juta PNS tersebut masih bersifat wacana dan belum merupakan produk keputusan pemerintah. Wacana itu baru memiliki kekuatan hukum jika sudah digodok oleh DPR dan mendapat dukungan semua fraksi dengan mempertimbangkan realitas dan alasannya. Jika memang pemangkasan itu demi mengurangi beban keuangan negara dan dilakukan dengan skema yang benar, parlemen pun sudah pasti mendukungnya.
Untuk menghindari polemik atas sebuah rencana yang belum menjadi keputusan, Basarah meminta kepada Yuddy untuk tak mudah melempar wacana ke masyarakat. Hal ini untuk menghindari pro-kontra yang muncul di masyarakat hingga memicu kegaduhan atas sesuatu yang belum pasti. “Jangan melempar kebijakan yang masih bersifat mentah ke masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Yuddy mengaku telah menggodok rencana merumahkan 1 juta PNS untuk mengurangi jumlah PNS di pusat dan daerah. Pemerintah menargetkan pengurangan pegawai dari 4,5 juta menjadi 3,5 juta PNS. Mereka yang dipecat adalah PNS yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak disiplin.
Menurut Yuddy, jumlah PNS yang ada sekarang terlalu banyak. Selain itu, pertimbangan dia, pengurangan jumlah PNS bisa meringankan beban belanja anggaran.
