Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, 28 September 2015. Kedatangan Pramono Anung untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama dirinya. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menampik rencana pengurangan 1 juta pegawai negeri sipil yang dinyatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi beberapa waktu lalu. Alasannya, menurut Pramono, hal itu belum pernah sekalipun dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Presiden belum dilapori, jadi kami anggap hal itu masih sekadar wacana yang berkembang di Kemenpan-RB," ujar Pramono kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 2 Juni 2016.
Sebelumnya, Yuddy mengaku tengah menggodok rencana merumahkan 1 juta PNS untuk mengurangi jumlah PNS di pusat dan di daerah dari 4,5 juta orang menjadi 3,5 juta orang. Mereka yang akan dipecat adalah PNS yang tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak disiplin.
Menurut Yuddy, jumlah PNS yang ada sekarang terlalu banyak. Selain itu, pertimbangan dia, pengurangan jumlah PNS bisa meringankan beban belanja anggaran.
Pramono melanjutkan, kalaupun pemecatan 1 juta PNS itu serius ingin direalisasi, seharusnya ada usulan langsung ke Istana Kepresidenan. Selain itu, harus ditindaklanjuti lewat rapat terbatas. "Karena angkanya besar. Sampai sekarang belum pernah di-ratas-kan," ujarnya.
