TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan menghapus jabatan eselon 3 dan 4 dalam jenjang jabatan birokrasi pemerintah. Menurut Kalla, kebijakan itu merupakan bagian dari program reformasi birokrasi.

"Merampingkan organisasi suatu kebutuhan. Katakanlah bikin program 10 tahun, nanti pada ujungnya eselon 3 dan 4 akan hilang," kata Kalla seusai melakukan rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 31 Mei 2016.

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah menteri antara lain Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Kalla mengklaim perampingan birokrasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena akan mengurangi porsi belanja pegawai. Selama ini, kata Kalla, belanja pegawai rata-rata mencapai 60 persen bahkan 80 persen dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah.

Kalla mengatakan, perbaikan struktural harus diperhatikan dalam proses perampingan birokasi. Apalagi, sebelumnya ada perubahan prosedur pemerintahan setelah diberlakukannya otonomi daerah.

"Jangan birokrasi terkotak-kotak di daerah, sehingga siapa saja di birokrasi itu bisa bertugas di manapun di Indonesia. Karena itu kami ubah supaya untuk tingkat tertentu seperti dulu," kata Kalla.

Menurut Kalla, pemerintah menargetkan perampingan birokrasi bisa dilakukan bertahap mulai 2017 dalam waktu delapan tahun. Penghapusan eselon, kata Kalla, tidak bisa dilakukan secara mendadak karena melibatkan ratusan ribu pegawai. Cara yang dipilih adalah pada saat ada pegawai yang pensiun, maka jumlah pegawai yang direkrut akan dikurangi.

Selain pertimbangan tersebut, dibutuhkan juga persiapan teknologi maupun pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya. "Mungkin lima tahun kelar, tapi perlu penyesuaian," kata dia.

Sementara itu, Menteri Yuddy mengatakan penataan kelembagaan dan kepegawaian birokrasi jangan sampai menimbulkan guncangan. "Harus mengurangi beban-beban keuangan serta keterbatasan kualitas SDM di masa mendatang," kata Yuddy.

Dia mengatakan dalam rapat, Kalla memberi arahan agar dibuat peta reformasi birokrasi nasional. "Fokusnya pada pengurangan lembaga yang paling optimal dan pengurangan pegawai pada jumlah yang paling memadai dengan meningkatkan kapasitas dan kualitasnya dalam waktu delapan tahun ke depan," kata Yuddy.

AMIRULLAH