TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan pihaknya akan memadukan hasil simposium tragedi 1965 yang dilaksanakan April lalu dengan simposium yang diadakan purnawirawan TNI pada awal Juni 2016. "Iya, kami nunggu, dong. Kami harapkan ada masukan dari A dan B," kata Luhut di kantornya, Senin, 30 Mei 2016.
Luhut mengatakan pihaknya tak menunda penyerahan rumusan rekomendasi simposium membedah tragedi 1965 kepada Presiden. Pasalnya, rumusan itu masih dalam kajian Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. "Siapa bilang penundaan? Emang ada yang tahu kapan mau diserahkan?" ujarnya.
Kata Luhut, simposium nasional “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain” yang akan dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta, pada 1-2 Juni, tak bisa disebut tandingan simposium sebelumnya. "Ini bukan tandingan juga, konteksnya kan agak beda. Nanti kita lihat hasil pembicaraan mereka dibandingkan dengan hasil yang dibikin Pak Agus (Widjojo)," tutur Luhut.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo, sebagai ketua panitia pengarah simposium sebelumnya, menyerahkan rumusan rekomendasi kepada Luhut pada 13 Mei lalu.
Adapun ketua panitia simposium yang diagendakan awal Juni nanti, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Kiki Syahnakri, mengatakan pihaknya ingin meluruskan hasil simposium tragedi 1965 yang diadakan oleh pemerintah. "Ada rencana penggabungan rekomendasi simposium ini dengan simposium yang lalu," ucap mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu pada Senin siang.
Kiki mengaku siap duduk satu meja dengan panitia simposium 1965 yang lalu untuk finalisasi rekomendasi yang nantinya disodorkan kepada Presiden Joko Widodo. "Kami ingin mengoreksi pendekatan kesejarahan itu karena terlalu banyak versi. Kami menekankan pendekatan ideologi," katanya.
YOHANES PASKALIS
Berita terkait
Saat Capres Ganjar Pranowo Sindir 3 Purnawirawan Jenderal yang Disebutnya Mencla-mencle
8 Februari 2024
Ganjar Pranowo bilang ada purnawirawan jenderal yang menyebut jangan memilih calon tertentu karena latar belakangnya tapi kini berbalik arah mendukung
Baca SelengkapnyaKapan Pendaftaran Akmil 2024 Dibuka? Ini Jadwal dan Persyaratannya
16 Januari 2024
pendaftaran online Akademi Militer atau Akmil akan dibuka pada 1 Februari 2024
Baca SelengkapnyaMelatih Tentara Main Musik, Maestro Biola Ini Diberi Pangkat Letkol Tituler
12 Desember 2022
Sebelum Deddy Corbuzier memperoleh pangkat Letkol Tituler, Idris Sardi sudah lebih dulu mendapatkannya
Baca SelengkapnyaJadi Ketua PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Siap Keluar Dana dari Kantong Pribadi
25 Januari 2021
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku bukan orang baru dalam dunia olahraga.
Baca SelengkapnyaTerpilih Jadi Ketua PB PASI, Luhut Binsar Pandjaitan Akan Lapor Jokowi
25 Januari 2021
Luhut Binsar Pandjaitan telah resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI).
Baca SelengkapnyaLuhut Binsar Pandjaitan Jadi Kandidat Tunggal Ketua PB PASI
23 Januari 2021
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi kandidat tunggal ketua umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Akui Ekonomi RI Melambat: Tapi Nasib Lebih Baik dari Negara Lain
25 Agustus 2020
Menko Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa Indonesia tidak bisa terhindar dari perlambatan ekonomi dunia akibat dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaPermenhub Izinkan Ojol Bawa Orang Diprotes, Luhut Bilang Begini
15 April 2020
Beleid itu memuat izin Kementerian terhadap pengendara sepeda motor, tarmasuk ojol, mengangkut penumpang di zona PSBB.
Baca SelengkapnyaTiga Tahun Lagi, Luhut Yakin Transaksi Berjalan Surplus USD 1 M
3 Desember 2019
Luhut Binsar Pandjaitan yakin defisit transaksi berjalan atau current account deficit akan terus mengecil, bahkan surplus.
Baca SelengkapnyaDi Singapura, Luhut Pamer Indonesia Akan Punya Omnibus Law
22 November 2019
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Indonesia bakal segera memiliki omnibus law.
Baca Selengkapnya