Tumpukan bawang merah yang belum laku terjual di kawasan Bulakamba, Brebes, 16 Juli 2015. Tahun lalu, pada H-4 Lebaran pemudik sudah ramai berbelanja, namun sampai H-2 tahun ini masih sepi. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Semarang - Kalangan dewan di Jawa Tengah menolak kebijakan Presiden Joko Widodo yang melakukan impor bawang merah. Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Riyono, menyatakan impor bawang merah saat ini tidaklah tepat. "Tidak seharusnya pemerintah mengimpor. Sebab, saat ini sedang panen raya. Tapi pemerintah malah mengeluarkan kebijakan impor,” kata Riyono dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 27 Mei 2016.
Menurut Riyono, menjelang Ramadan ini, Presiden RI Jokowi akan membuka kuota impor bawang merah 2.500-5.000 ton. Riyono menilai tidak seharusnya Jokowi mengeluarkan kebijakan itu karena saat ini sedang masa panen raya hingga beberapa bulan ke depan. Stok bawang di beberapa daerah, seperti di Brebes, juga berlebih.
Soal harga bawang yang masih tinggi, Riyono meminta agar pemerintah memperbaiki rantai distribusi yang masih sangat panjang. Menurut Riyono, harga bawang di tingkat petani saat ini sebesar Rp 16-20 ribu per kilogram. Namun ada juga yang berharga Rp 13 ribu per kilogram, dengan kualitas jelek. Dengan harga itu, keuntungan petani juga masih minim karena ongkos tanam bawang mahal.
Setelah melakukan kunjungan ke sentra-sentra bawang di Jawa Tengah, Riyono menilai stok bawang masih sangat cukup. “Alasan pemerintah mengimpor bawang karena stok kurang itu tidak benar,” ujarnya. DPRD Jawa Tengah mendesak pemerintah konsisten dengan janjinya, menyejahterakan petani.
Sebelumnya, Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) juga menolak impor bawang merah. Asosiasi mengancam akan menggelar protes di jalan jika pemerintah tetap mengimpor bawang merah.
Ketua ABMI Juwari, dari Brebes, mengatakan ABMI sedang melakukan konsolidasi dengan petani dari berbagai daerah. Juwari mempertanyakan keputusan pemerintah mengimpor bawang merah saat pasokannya melimpah.
Dia merasa dibohongi pemerintah. Sebab, pada Senin lalu, ABMI mengikuti pertemuan dengan sejumlah pejabat Kementerian Koordinator Perekonomian dan kementerian di bawahnya, termasuk Kementerian Pertanian. Hasil pertemuan itu intinya menolak impor bawang merah. “Tapi sekarang kenyataannya seperti apa. Kami merasa dikadalin (dibohongi) kalau kayak gini,” tuturnya.
