193 Negara akan Bahas Urbanisasi di Indonesia

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 26 Mei 2016 05:25 WIB

Suasana perkampungan padat penduduk Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta, 29 Maret 2016. Pemprov DKI Jakarta akan merelokasi warga yang mendirikan bangunan tanpa izin di kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa, Museum Bahari dan sekitarnya. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Surakarta - Sebanyak 193 negara akan berkumpul di Indonesia untuk membicarakan permukiman perkotaan dan urbanisasi. Mereka akan membuat rumusan untuk mengatasi masalah perkotaan yang akan digunakan dalam 20 tahun ke depan. Pembangunan Kota Surakarta menjadi salah satu model percontohan.

Pertemuan Preparatory Comittee Meeting 3 (Prepcomm3) United Nation Human Settlements Programme Habitat (UN Habitat) itu akan digelar di Surabaya Juli mendatang. Mereka akan merumuskan isu perkotaan untuk ditetapkan dalam sidang Habitat III yang akan digelar di Ecuador.

"Pertemuan ini merupakan persiapan terpenting menuju Habitat III," kata Divisi Publikasi Pepcomm3, Diana Kusumastuti saat ditemui di Solo, Rabu 25 Mei 2016. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara anggota PBB akan merumuskan konsep penataan perkotaan yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Permasalahan urbanisasi bakal menjadi perbincangan yang paling serius dalam pertemuan tersebut. Selama 40 tahun terakhir, jumlah penduduk di perkotaan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. "Habitat merupakan pertemuan yang digelar tiap 20 tahun," katanya.

Dalam pertemuan Habitat I pada 1976, PBB mencatat 34 persen penduduk hidup di perkotaan. Selang 20 tahun kemudian, pada pertemuan Habitat II jumlah penduduk perkotaan meningkat menjadi 45 persen. Sedangkan saat ini jumlah penduduk perkotaan diperkirakan telah mencapai 54 persen.

Artinya, jumlah penduduk kota sudah melampaui jumlah penduduk yang tinggal di pedesaan. Tim Konsolidasi Indonesia, Bakti Setiawan menyebut bahwa arus urbanisasi yang cukup besar memiliki berbagai dampak sosial. "Di antaranya masalah permukiman hingga ketersediaan pangan," katanya.

Menurut Diana, pembangunan perkotaan yang tidak diikuti dengan pembangunan kawasan pedesaan akan membuat arus urbanisasi semakin besar. "Sehingga harus dibuat kesepakatan bersama untuk acuan pembangunan hingga 20 tahun ke depan," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia akan mempresentasikan beberapa contoh pembangunan perkotaan yang dianggap cukup berhasil. "Termasuk Kota Surakarta," kata dia. Menurutnya, Surakarta mampu menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan.

AHMAD RAFIQ

Berita terkait

Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diperkirakan Turun Usai Lebaran 2024

18 hari lalu

Jumlah Pendatang Baru ke Jakarta Diperkirakan Turun Usai Lebaran 2024

Jumlah pendatang baru ke Jakarta diperkirakan akan turun usai Lebaran 2024 dibanding tahun-tahun sebelumnya. Apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

32 hari lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Komite HAM PBB

Komnas HAM apresiasi kesimpulan dan rekomendasi Komite HAM PBB. Meminta pemerintah implementasi kebijakan dan pelaksanaan di pusat serta daerah

Baca Selengkapnya

Studi Peminum Ciu di Surakarta, Mayoritas Islam Abangan

47 hari lalu

Studi Peminum Ciu di Surakarta, Mayoritas Islam Abangan

Pemilik pabrik ciu di Surakarta bahkan didapati sudah menjalani ibadah Haji.

Baca Selengkapnya

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

47 hari lalu

Cawe-cawe Jokowi Dipertanyakan dalam Sidang PBB, TPN: Cerminan Citra Jokowi di Mata Dunia

TPN Ganjar-Mahfud menilai sosoran PBB soal cawe-cawe Jokowi, telah membuat citra bekas Wali Kota Solo itu menjadi buruk di mata dunia.

Baca Selengkapnya

Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

13 Februari 2024

Laporan PBB: Situasi Satwa Liar di Bumi Mencemaskan

Hiu bambu dan tiga satwa liar yang hidup di Indonesia masuk dalam laporan PBB. Ribuan spesies yang bermigrasi dalam situasi mengkhawatirkan.

Baca Selengkapnya

Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

9 Februari 2024

Negara Pesisir Samudera Hindia Rawan Tsunami, Kepala BMKG: Perkuat Mitigasi dan Peringatan Dini

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengajak negara pesisir Samudera Hindia untuk menggenjot sistem mitigasi tsunami, mencakup kesiagaan masyarakat.

Baca Selengkapnya

CSIS Tanggapi Pemikiran Cak Imin, Gibran dan Mahfud Md: Urbanisasi Itu Keniscayaan, Jangan Dilarang

23 Januari 2024

CSIS Tanggapi Pemikiran Cak Imin, Gibran dan Mahfud Md: Urbanisasi Itu Keniscayaan, Jangan Dilarang

Peneliti CSIS mengkritik pemikiran Cak Imin, Gibran, dan Mahfud Md mengenai urbanisasi dalam debat Cawapres.

Baca Selengkapnya

Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

21 Januari 2024

Janji Cak Imin Kucurkan Dana Desa Rp 5 M untuk Tekan Laju Urbanisasi

Jika terpilih, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji akan menaikkan dana desa untuk menekan laju urbanisasi.

Baca Selengkapnya

Pakar UGM Paparkan Tantangan Pembangunan dan Potensi Urbanisasi IKN Nusantara

26 Oktober 2023

Pakar UGM Paparkan Tantangan Pembangunan dan Potensi Urbanisasi IKN Nusantara

Pengembangan konsep smart city di IKN Nusantara seharusnya layak huni dan cerdas bagi masyarakatnya.

Baca Selengkapnya

Gelar Muscab 2023, HDCI Surakarta Komitmen Ikut Promosikan Pariwisata Daerah

21 Oktober 2023

Gelar Muscab 2023, HDCI Surakarta Komitmen Ikut Promosikan Pariwisata Daerah

Promosi pariwisata daerah disebut menjadi bagian tak terpisahkan dari program touring HDCI Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya