TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, menyatakan partainya menolak usul Partai Golongan Karya terkait dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
"Kami dalam banyak hal sama. Namun, terkait dengan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, kami punya cara pandang sendiri," ujar Masinton dalam acara diskusi Peta Politik Pasca-Munaslub Golkar di Foodtopia, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 21 Mei 2016.
Menurut Masinton, berdasarkan amanat reformasi, Soeharto seharusnya diadili untuk mengungkap dugaan pelanggaran yang dia lakukan selama menjadi presiden. "Selama 32 tahun Orde Baru, reformasi itu mengamanatkan mengadili Soeharto," ucapnya.
Usul itu sebelumnya diungkapkan Aburizal Bakrie saat berpidato dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Nusa Dua, Bali, pada Senin, 16 Mei 2016. Menurut Ical—sapaan Aburizal, Soeharto berperan besar dalam pembangunan Indonesia. "Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto menjadi pahlawan nasional dan belum berhasil. Kali ini Munaslub mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto menjadi pahlawan nasional," tutur Ical.
Ketua Umum Golkar terpilih, Setya Novanto, mengatakan partainya akan berupaya agar Soeharto mendapat gelar pahlawan. Menurut Setya, setiap presiden seharusnya mendapat tempat terbaik. "Siapa pun presidennya harus diberi penghargaan yang terbaik," ucapnya.
Profil dan Kontroversi Tien Soeharto: Kisah Perjalanan Seorang Ibu Negara
8 hari lalu
Profil dan Kontroversi Tien Soeharto: Kisah Perjalanan Seorang Ibu Negara
Tien Soeharto memiliki profil yang kompleks, seorang ibu negara yang peduli hingga terlibat dalam berbagai kontroversi yang mengiringi masa pemerintahan suaminya.
