Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, saat coffee morning dengan sejumlah wartawan di kantor Menkopolhukam, Jakarta, 21 April 2016. Luhut menyampaikan harapannya agar Indonesia jangan mau didikte negara asing. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyambut rekomendasi Partai Golkar yang mengajukan nama Presiden Indonesia kedua, Soeharto, untuk menjadi pahlawan nasional. Namun Luhut yang menjadi Ketua Dewan Gelar dan Tanda Jasa itu belum menjelaskan tindak lanjut pemerintah atas ide tersebut.
"Soeharto kan punya peran dalam sejarah pembangunan. Kalau diberikan gelar pahlawan ya kita hargai," ujar Luhut dalam acara coffee morning di gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 20 Mei 2016.
Luhut mengatakan Indonesia adalah bangsa besar yang tak akan lupa pada kontribusi para tokoh besar pada masa lalu. Meski sempat dikaitkan dengan isu negatif, Luhut berkata, pada faktanya, Soeharto sudah memberikan hal besar kepada Indonesia.
"Kita lihat Pak Harto sudah memberi kontribusi besar. Ya, soal kurang-kurangnya, saya kira sudah cukuplah, dulu beliau kan juga diturunkan," katanya.
Ide tersebut bukanlah hal baru, tapi kembali mencuat saat pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar di Nusa Dua, Bali, pada 14-16 Mei 2016. Sidang paripurna Munaslub Golkar itu sempat berisi instruksi kepada para pengurus terpilihnya untuk memperjuangkan nama Soeharto ke dalam daftar pahlawan nasional.
Keputusan ini nyatanya tak mendapat tentangan dari semua peserta munaslub tersebut. Ketua Dewan Pembina Golkar yang baru, Aburizal Bakrie alias Ical, sempat mengatakan usul tersebut sudah ada sejak lama, tapi tak kunjung terwujud.
Soeharto, menurut Ical, berhak atas gelar pahlawan nasional karena berperan besar untuk pembangunan. Gelar itu akan mengikuti gelar Abdi Luhur yang sudah dianugerahkan Golkar kepada Soeharto.
