Anang Diserang, Dituding Gagal sebagai Kabareskrim  

Reporter

Rabu, 18 Mei 2016 14:39 WIB

Kabareskrim Komjen Pol Anang Iskandar. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Anang Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri akan memasuki masa pensiun pada akhir Mei 2016. Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menilai Anang gagal memimpin Bareskrim.

Menurut Neta, Anang tak mampu menyelesaikan kasus-kasus yang ditinggalkan Kabareskrim sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Waseso atau Buwas, yang kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.

Hingga jabatan Anang hampir selesai, beberapa kasus korupsi besar di masa kepemimpinan Buwas tidak juga dilimpahkan ke pengadilan. "Banyak kasus korupsi besar tidak dituntaskan," ujar Neta saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 18 Mei 2016.

Neta menyebutkan setidaknya ada sembilan kasus yang perlu diprioritaskan dan masih menjadi pekerjaan rumah Bareskrim. Salah satunya adalah kasus PT Pelindo II yang melibatkan mantan Direktur Utamanya R.J. Lino.

Menurut dia, Bareskrim perlu membangun sistem dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi itu. "Bareskrim harus mampu bersaing dengan KPK. Agar maksimal penanganannya," ujarnya.

Ia berharap Kabareskrim baru yang nanti menggantikan Anang akan mampu bekerja lebih cekatan dan agresif menangani beragam kasus yang belum selesai demi meningkatkan citra positif Polri. "Kami berharap yang nanti menjabat Kabareskrim baru benar-benar punya komitmen untuk menuntaskan semua kasus," katanya.

Dewan jabatan dan kepangkatan Polri saat ini tengah menggodok para calon pengganti Anang. Ada empat nama yang digadang-gadang akan menjadi calon pengganti Anang. Mereka adalah Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Moechgiyarto (Akpol 86), Gubernur Akpol Irjen Anas Yusuf (Akpol 84), Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin, dan Kepala BNN Komjen Tito Karnavian.

Dari keempat nama tersebut, Safaruddin dan Anas Yusuf disebut-sebut sebagai calon paling kuat untuk maju sebagai Kabareskrim. Keduanya dinilai memiliki pengalaman lebih banyak di bidang reserse.

INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

5 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

11 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya