Bursa Calon Kapolri, Jenderal Tito Dianggap Terlalu Muda  

Reporter

Rabu, 18 Mei 2016 13:09 WIB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 13 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun pada Juli 2016. Bila Presiden Joko Widodo tidak memperpanjang masa jabatannya, perwira tinggi kelahiran Jember, Jawa Timur, itu otomatis bakal purnatugas.

Menjelang masa pensiun Badrodin, beredar nama sejumlah jenderal yang dinilai layak menjadi penggantinya. Mereka adalah Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Inspektur Pengawas Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Syafruddin, dan Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional Komisaris Jenderal Suhardi Alius.

Menanggapi beredarnya nama-nama tersebut, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane enggan berkomentar banyak. Menurut dia, nama-nama itu sudah sering disebut karena dilihat usia dan jenjang kepangkatannya memang layak memimpin Polri. "Nama-nama tersebut sudah umum disebutkan, saya belum mau berkomentar," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 18 Mei 2016.

Baca juga:
Ribut PKI, Presiden Sukarno: Pancasila Itu Kiri!
Ini Kepengurusan Golkar Pimpinan Setya Novanto
Pembunuhan Karyawati: 31 Adegan, Pelaku Sempat Bercumbu
Sakit Jantung, Deddy Dores Meninggal

Berbeda dengan Neta, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional M. Nasser justru menyebutkan ada enam jenderal bintang tiga yang layak masuk bursa calon Kapolri. Selain lima nama di atas, Nasser menyebutkan Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso juga masuk daftar.

Tak hanya Buwas, sapaan untuk Budi Waseso, kata Nasser, Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Anang Iskandar juga dimungkinkan untuk masuk daftar. "Ada peluang Kabareskrim akan ikut pencalonan. Dia juga perwira bintang tiga," kata Nasser.

Nasser menuturkan tujuh nama yang masuk bursa Kapolri itu berdasarkan pertimbangan pengalaman serta prestasinya selama berkarier di kepolisian. Nasser mengaku Kompolnas memilih para calon dengan pengalaman baik sebagai pengganti Badrodin. "Mereka ini rata-rata angkatan kepolisian tahun 1982, 1983, dan 1984. Kami memilih yang punya pengalaman baik."

Ketika ditanya peluang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi calon Kapolri, Nasser menjawabnya dengan santai. Menurut dia, Tito tidak direkomendasikan dengan alasan masih terlalu muda. "Tito masih terlalu muda. Tidak kami rekomendasikan karena tidak bagus untuk organisasi kepolisian jika terlalu muda," ujarnya.

INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

15 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

16 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya