TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan rangkap jabatan ketua umum partai adalah hal biasa. Kalla yakin Presiden Joko Widodo tidak pernah menyatakan keberatan soal rangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar. "Saya tidak pernah mendengar dari beliau, dan saya yakin itu tidak ada," kata Kalla, Senin, 16 Mei 2016, di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Kalla menyatakan ini terkait pemberitaan soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyatakan Presiden Jokowi tidak nyaman jika Ketua Umum Golkar merangkap jabatan. Pernyataan itu dikeluarkan Luhut di tengah Munaslub Golkar yang sedang berlangsung di Nusa Dua, Bali.

Menurut Kalla, dalam politik, ketua umum partai yang merangkap jabatan adalah hal yang biasa. Kalla mencontohkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang merangkap jabatan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitu juga dengan rangkap jabatan di partai-partai lain. Bahkan 75 persen Ketua Golkar di tingkat daerah merangkap jabatan sebagai gubernur, wali kota, maupun ketua DPRD. "Itu bukan hal yang aneh," kata Kalla.

Rangkap jabatan ketua partai, kata Kalla, justru dianggap baik. Punya posisi yang baik membuat mereka dihargai dan punya wibawa yang baik di mata masyarakat. "Saya pikir Presiden pasti tidak pernah menyampaikan keberatan rangkap jabatan," kata Kalla.

Persaingan ketat perebutan posisi Ketua Umum Golkar terjadi antara Ade Komarudin dan Setya Novanto. Akom yang saat ini menjabat Ketua DPR disebut-sebut didukung Kalla, sementara Setnov mendapat sokongan Luhut. Kuat dugaan, pernyataan Luhut adalah manuver untuk mempengaruhi pemilik suara agar memilih Setnov. Apalagi Luhut mengambil cuti dan berada di Bali memantau Munaslub Golkar.

Ditanyakan soal manuver antara dia dan Luhut dalam Munaslub Golkar, Kalla membantah bermanuver. "Saya di Jakarta, bagaimana caranya manuver," kata Kalla.

Menanggapi soal keberadaan Luhut di Bali, Kalla tertawa. "Hehehe... Saya tidak tahu apa yang dilaksanakan Pak Luhut," kata Kalla.

Namun Kalla menegaskan semua pihak ingin menjalan demokrasi yang baik. "Selama tidak memaksa, mendorong, intervensi, atau apapun. Kalau hanya diskusi pasti boleh-boleh saja," kata Kalla.

Munaslub Golkar dibuka Presiden Jokowi sejak Sabtu, 14 Mei 2016. Ada delapan calon yang bakal memperebutkan kursi ketua umum. Mereka adalah Ade Komarudin, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, Azis Syamsuddin, Airlangga Hartanto, Syahrul Yasin Limpo, Indra Bambang Utoyo, dan Mahyudin.

AMIRULLAH