TEMPO.CO, Serang - Seorang kandidat Gubernur Banten, Mulyadi Jayabaya, memiliki harta senilai Rp 66 miliar. Mantan Bupati Lebak dua periode itu menuangkan daftar harta kekayaannya dalam formulir pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang diserahkan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Banten.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten itu mengatakan tidak keberatan atas syarat yang diminta PAN untuk menyerahkan laporan harta kekayaan ke panitia penjaringan. Mulyadi Jayabaya, yang biasa disapa JB, menjelaskan bahwa semua harta kekayaannya dia dapat dari hasil kerjanya sebagai pengusaha. “Saya kan pengusaha, harta saya dari perusahaan-perusahaan saya,” katanya, Kamis, 12 Mei 2016.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyatakan keseriusannya untuk bertarung memperebutkan kursi Gubernur Banten periode 2017-2022. Dia juga telah menyerahkan dokumen visi-misinya sebagai bakal calon gubernur. “Ini merupakan bentuk keseriusan saya untuk maju dalam pemilihan Guberbur Banten,” ujarnya.
JB mengatakan akan merangkul banyak partai untuk mendukungnya maju sebagai calon gubernur. Dia juga menjelaskan telah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah pemimpin partai politik, baik tingkat pusat maupun daerah. “Yang jelas sudah ada 6-7 partai politik siap mendukung saya. Ini kan demokrasi, tidak bisa sendiri-sendiri,” ucap JB.
JB akan bersaing dengan sejumlah kandidat lain. Mereka antara lain dua orang dari Dinasti Ratu Atut Chosiyah, yakni putra sulung Ratu Atut, Andika Hazrumi, dan adik kandung Ratu Atut yang saat ini menjabat Wali Kota Serang, Tubagus Haerul Jaman. Adapun kandidat lain adalah Rano Karno yang akan menjadi calon petahana; bekas Wali Kota Tangerang dua periode, Wahidin Halim; mantan Bupati Serang, Taufik Nuriman; serta anggota DPR dari Fraksi Golkar, Tantowi Yahya.
Ketua DPW PAN Banten Masrori memastikan partai yang dia pimpin tidak meminta mahar atau biaya pendaftaran sepeser pun kepada bakal calon yang akan mendaftar. “Tahap penjaringan dibuka secara gratis, partai tidak mau membebani para calon,” tuturnya.
Dia menjelaskan, proses pendaftaran hanya bersifat administratif. Sedangkan untuk menetapkan siapa yang akan diusung atau didukung, pihaknya akan melakukan mekanisme lain.
