TEMPO.CO, Bandung - Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjamin pembangunan pembangkit listrik akan memaksimalkan penggunaan tenaga kerja dari dalam negeri. “Tenaga kerja asing berkaitan dengan proyek-proyek khusus harus disaring, kalau kita punya tenaga kerja dengan sertifikasi itu dulu yang digunakan,” kata dia dalam seminar dan Rapat Anggota Tahunan Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar (KNI BB) di Bandung, Rabu, 11 Mei 2016.

Nasri mengatakan, berbeda jika kualifikasi pekerjaan itu tidak ada di dalam negeri. “Kalau tenaga kerja asing yang tidak punya pemahaman, yang kita tidak punya ilmunya, itu lain masalahnya. Karena kita juga tidak alergi dengan itu, tetapi selektif,” kata dia. Dia mengklaim, pengerjaan bendungan Upper Cisokan di Kabupaten Bandung Barat yang tengah digarap PLN misalnya, ditaksir bakal menyerap hingga 4 ribu tenaga kerja yang diprioritaskan dari tenaga kerja sekitar lokasi proyek itu.

“Pembangunan bendungan justru harus meningkatkan kesejahteraan di sekitar situ, jangan bikin bendungan di situ tenaga kerjanya dari temapt lain. Ini jadi konflik. Tenaga kerja skill dan un-skill harus digunakan yang tersedia di lokasinya, kalau tidak baru cari di luar,” kata Nasri.

Khusus proyek bendungan besar, Nasri mengatakan, Indonesia masih membutuhkan tenaga kerja yang bersertifikasi untuk mengimbangi rencana pemerintah membangun bendungan yang salah satunya dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik. “Tenaga ahli yang sudah punya sertifikasi itu baru 400 orang, kita butuh lebih banyak lagi,” kata dia.

Pemerintah menargetkan membangun PLTA sampai 2025 hingga mencapai kapasitas 14.300 MW. Sementara kapasitas PLTA yang ditargetkan dibangun hingga 2019 mencapai 2.350 MW sebagai bagian dari proyek 35 ribu MW. “Yang mau kita bangun sampai 2025 mencaapi lebih dari 10 ribu MW,” kata Nasri.

Ketua Umum Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar, Hari Suprayogi mengatakan, program kerja lembaganya saat ini melakukan sertifikasi tenaga ahli bendungan besar. “Seperti kita tahun, sampai 2019 total pemerintah akan membangun 65 buah bendungan, 39 buah sampai 2019,” kata dia di sela rapat itu, Rabu, 11 Mei 2016.

Hari mengatakan, Indonesia membutuhkan tambahan tenaga ahli bendungan untuk mengimbangi program pemerintah tersebut. Tenaga ahli itu tidak hanya untuk membangun bendungan besar, tapi juga mengelola 209 bendungan yang ada saat ini. “Diperlukan tambahan tenaga ahli bendungan besar yang bersertifikat,” kata dia.

Menurut Hari, saat ini tenaga ahli bendungan besar yang sudah bersertifikat di Indonesia baru 460 orang, lebih dari setengahnya yakni 260 orang bekerja di lembaga pemerintahan, selebihnya sudah terserap dalam proyek pembanguan bendungan besar yang tengah dikerjakan saat ini. “Sampai tahun 2019 diperkirakan masih kekurangan 219 orang tenaga ahli bersertifikat bendungan besar,” kata dia.

Lembaganya berniat mempercepat proses sertifikasi itu dengan membuka diklat teknis khusus untuk percepatan sertifikasi itu. Hari mengatakan, lembaganya dalam setahun rata-rata memberikan sertifikat tenaga ahli bendungan besar pada 100 orang.

Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Mudjiadi mewakili menterinya mengatakan, KNI BB saat ini menerbitkan sertifkat tenaga ahli di bidang bendungan baru 460 orang. “Akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan tenaga ahli yang terlibat langsung dalam pembangunan dan pengelolaan bendungan baru dalam lima tahun ke depan. Kami berharap KNI BB bisa mempercepat sertifikasi keahlian untuk mendukung pembangunan bendungan di Indonesia,” kata dia, Rabu, 11 Mei 2016.

AHMAD FIKRI