TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melakukan perjalanan dinas ke Jerman dan Amerika Serikat selama sepekan lalu. Salah satu hasil dari perjalanan dinas tersebut adalah kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB).

Menurut Ridwan Kamil, ADB akan memberi pendampingan kepada pemerintah Kota Bandung dalam hal pembangunan infrastruktur yang menggunakan sistem pembiayaan public private partnership (PPP). Sistem ini memungkinkan pihak swasta membangun infrastruktur yang dibutuhkan dengan dana sendiri. Kemudian pemerintah akan membayar dengan cara mencicil sesuai dengan kesepakatan jangka pembayaran.

"Bulan depan (Juni), konsorsium perbankan yang dikelola ADB akan datang ke Bandung memberi pendampingan untuk persiapan PPP karena sudah pengalaman di mana-mana dan akan mendampingi," kata Ridwan Kamil saat ditemui di ruang kerjanya, Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin, 9 Mei 2016.

Ridwan Kamil menjelaskan, bukan hanya Kota Bandung, melainkan juga semua kota dan kabupaten di Indonesia sebenarnya sudah bisa menerapkan sistem PPP untuk membangun infrastruktur. "Indonesia hari ini sangat siap untuk PPP karena sudah ada Perpres dan Peraturan Menteri Keuangan, dan di Bandung ada Perda multiyears," ujarnya.

Selain itu, ujar Ridwan Kamil, pemerintah daerah sebenarnya tidak perlu takut tidak mampu membayar infrastruktur yang sudah dibangun oleh modal swasta. Pasalnya, pemerintah pusat sudah mendirikan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau Indonesian Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) yang akan membantu pendanaan apabila pemerintah daerah tidak mampu membayar cicilan.

Beberapa proyek PPP yang mendapat penjaminan dari IIGF di antaranya Proyek Palapa Ring, Proyek SPAM Umbulan-Jawa Timur, dan Proyek PLTU Jawa Tengah.

Khusus Kota Bandung, tahun 2017 hingga tahun 2018 di masa kepemimpinannya berakhir, Ridwan Kamil akan memperbanyak pembangunan infrastruktur menggunakan sistem PPP dengan menggandeng pihak swasta.

PUTRA PRIMA PERDANA