Sejumlah anak buah kapal (ABK) WNI korban sandera militan Abu Sayyaf, berjabat tangan dengan perwakilan Pemerintah saat tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, 1 Mei 2016. Sepuluh orang ABK yang hampir satu bulan ditawan akhirnya dibebaskan lewat jalan negosiasi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan membantah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri bahwa sepuluh warga negara Indonesia yang disandera jaringan teroris Abu Sayyaf bebas karena tebusan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang juga mantan Sekretaris Jenderal PDIP, mengatakan pembebasan tersebut terjadi karena diplomasi total. "Seperti yang sudah saya jelaskan (lewat diplomasi total)," ujarnya saat dimintai tanggapan soal pernyataan Megawati, Senin, 2 Mei 2016.
Megawati menyinggung mengenai pembebasan para sandera saat menghadiri acara diskusi terkait dengan rekrutmen pegawai negeri sipil di Jakarta. Ia mengatakan para sandera itu dilepas jaringan Abu Sayyaf karena sudah ditebus. "Wong sandera itu sudah ada yang ngurusin, kok," kata Megawati.
Sebelumnya, berkembang isu bahwa bebasnya kesepuluh sandera yang ditahan sejak 26 Maret 2016 karena upaya perusahaan tempat mereka bekerja, Patria Maritime Lines. Dikutip dari Rappler Indonesia, misalnya, Patria disebutkan bersedia membayar tebusan US$ 1 juta atau kurang-lebih Rp 14,3 miliar kepada jaringan Abu Sayyaf, dan uang itu dibayar pada 29 April lalu.
Pramono enggan menanggapi banyak soal pernyataan Megawati tersebut. Ketika ditanyai untuk pertama kalinya tentang pernyataan Megawati, Pramono malah sempat kebingungan dan tertunduk beberapa saat sebelum kemudian memberikan tanggapan.
Kebingungan serupa ditunjukkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan. Ia mengaku harus mengecek dulu soal alasan Megawati memberikan pernyataan tersebut. "Saya belum cek lagi. Kan, saya dari dalam Istana," tuturnya.
Dalam keterangan pers, pihak Istana mengatakan pembebasan sandera dilakukan tanpa mengeluarkan uang sama sekali. Selain itu, pembebasan tersebut dibantu berbagai pihak, baik orang maupun yayasan, dengan pemerintah Indonesia sebagai pimpinan utama.
