TEMPO.CO, Jombang - Pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jombang membagikan seribu paket konsumsi untuk peserta muktamar ke dua panti asuhan. "Itu solusi yang terbaik menurut kami," kata juru bicara HTI Jombang, Ahmad Wahyudi, Ahad, 1 Mei 2016.

Muktamar Tokoh Umat yang diselenggarakan HTI di sejumlah daerah di Jawa Timur pada 1 Mei 2016 gagal karena tak mendapat izin kepolisian dan ditentang badan-badan otonom Nahdlatul Ulama (NU). Muktamar itu sedianya akan digelar di Gedung Graha PG Djombang Baru di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Jombang.

Meski gagal bermuktamar, pengurus HTI sempat akan mengadakan muktamar dengan dikemas peringatan Rajabiyah Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di salah satu pondok pesantren di Jombang. "Namun kami juga didatangi polisi karena kegiatan kami rawan dibubarkan ormas lain," kata Wahyudi.

Pengurus HTI pun pasrah dengan kondisi yang serba dilematis. "Kami menaati saja karena polisi memandang ada kerawanan."

Wahyudi mengatakan tidak semua warga NU atau Nahdliyin menolak kegiatan HTI. Buktinya, HTI juga mendapat dukungan fasilitas pondok pesantren milik kiai NU yang akan digunakan kegiatan Isra Mikraj pengganti muktamar meski juga gagal.

"Kalau kiai-kiai sepuh NU tidak mempermasalahkan kami," katanya. HTI juga sempat sowan atau silaturahmi ke kiai sepuh NU yang juga ketua lembaga keagamaan di Jombang, seperti Ketua PCNU, Ketua MUI, dan Ketua FKUB Kabupaten Jombang. Namun elemen muda NU dari sejumlah badan otonom UN, terutama GP Ansor, menolak keberadaan HTI yang dianggap mengusung konsep negara khilafah yang tidak sesuai dengan Pancasila dan NKRI.

ISHOMUDDIN