TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pertemuan pemerintah Indonesia dengan panglima angkatan bersenjata dan Menteri Luar Negeri Filipina terkait dengan penyanderaan WNI oleh teroris Abu Sayyaf bukanlah inisiatif Filipina. Pertemuan yang akan berlangsung pekan ini tersebut adalah inisiatif Indonesia.
"Betul, itu inisiatif Indonesia," ujar Pramono ketika dihubungi via pesan elektronik, Selasa, 26 April 2016.
Pramono tidak menyebutkan apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut nanti. Meski begitu, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan, dari pertemuan itu, akan dibuat kesepakatan patroli bersama pengamanan perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.
Kelompok Abu Sayyaf disebut sebagai figur yang bertanggung jawab atas penyanderaan kapal tunda (tugboat) Henry dan kapal tongkang Cristi di perairan perbatasan Malaysia dan Filipina pada Jumat lalu. Dalam penyanderaan sepuluh WNI, akhir Maret lalu, kelompok tersebut menuntut tebusan hingga 50 juta peso (Rp 14,3 miliar). Pemerintah Indonesia menolak terlibat dalam pemenuhan uang tebusan itu.
Sejak 2004, dalam berbagai kasus penyanderaan, baik yang diliput media maupun tidak, proses pembebasan paling cepat adalah tiga bulan. Sebagian besar berlangsung selama 6 bulan-2 tahun.
