Cegah Kerusuhan Lapas, Wapres JK Setuju Revisi Aturan Ini  

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Senin, 25 April 2016 23:00 WIB

Menteri Menhumkam, Yasonna Laoly berbincang dengan para napi saat meninjau lokasi yang terbakar akibat kerusuhan oleh penghuni lapas di Lapas Banceuy, Bandung, Jawa Barat, 23 April 2016. Kebakaran terjadi saat para napi mengamuk dan memaksa untuk keluar dari sel. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kerusuhan di lembaga pemasyarakatan (lapas) terjadi karena banyak faktor, misalnya kelebihan kapasitas. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi kapasitas adalah dengan revisi Peraturan Pemerintah tentang pengetatan remisi. "Sekarang karena tidak ada revisi, untuk beberapa narapidana ini merasa biarin aja, bakar, bakar," kata Kalla, Senin, 25 April 2016, di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Kalla mengatakan itu terkait kerusuhan di Lapas Banceuy, Bandung, pada Sabtu pekan lalu. Keinginan merevisi PP pengetatan remisi ini pernah dilontarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. Pada 2015, Yasonna membuka peluang merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Di dalam PP tersebut ada pengetatan pemberian remisi bagi narapidana korupsi dan narkoba. Melalui revisi PP itu diharapkan permasalahan kelebihan kapasitas lapas bisa sedikit teratasi.

Kalla mengatakan remisi adalah insentif bagi narapidana untuk berkelakuan baik. Dengan tidak adanya revisi PP pengetatan remisi, kata dia, tidak ada perlakuan perbedaan antara narapidana yang berkelakuan baik dan narapidana yang tidak berkelakuan baik. "Jadi kenapa remisi itu penting? Sebab, itu adalah hak orang supaya dia berkelakuan baik," kata Kalla.

Menurut Kalla, permasalahan lapas di Indonesia yang paling utama saat ini adalah kelebihan kapasitas. Hampir semua penjara kelebihan penghuni dari kapasitas yang seharusnya. Ada penjara yang penghuninya dua kali lipat dibanding kapasitas. Kelebihan kapasitas ini memudahkan timbulnya masalah-masalah di lapas, misalnya kerusuhan dan pembakaran lapas.

Selain itu, permasalahan Lapas lainnya adalah pengamanan yang kurang. Kondisi ini, menurut Kalla, juga harus diperbaiki. Namun, di atas semua itu, cara mengurangi permasalahan yang timbul di lapas adalah dengan mengurangi kejahatan. "Karena yang paling penting, makin kurang orang masuk penjara, berarti kejahatan harus kurang," kata Kalla.

Seperti diketahui, kerusuhan Lapas Banceuy, Bandung, terjadi pada Sabtu, 23 April 2016. Kerusuhan di Lapas Narkoba Kelas IIA itu dipicu isu yang beredar ada satu orang narapidana yang terbunuh.

AMIRULLAH


Berita terkait

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

3 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

4 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

6 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

7 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

17 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

18 hari lalu

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.

Baca Selengkapnya

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

18 hari lalu

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto

18 hari lalu

Anies Baswedan Silaturahmi ke Rumah Jusuf Kalla: Banyak Foto-Foto

Anies Baswedan bersamuh dengan Jusuf Kalla pada hari pertama Lebaran. Mengaku tak bicara soal politik.

Baca Selengkapnya

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

18 hari lalu

Usai Salat Id di Masjid Al Azhar, JK Terima Kunjungan Tokoh di Rumahnya Besok

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) akan merayakan hari raya Idul Fitri 1445 H atau 2024 M di Jakarta. Rencananya, JK juga akan menerima kunjungan para kolega di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya

Lebaran, Anies Baswedan Gelar Open House di Rumahnya hingga Sowan ke JK

18 hari lalu

Lebaran, Anies Baswedan Gelar Open House di Rumahnya hingga Sowan ke JK

Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, bakal merayakan lebaran tahun ini di Jakarta. Rencananya, Anies akan salat id di masjid dekat rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setelah itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh partai politik pengusungnya dan para politikus senior.

Baca Selengkapnya