TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan Presiden harus mengambil sikap atas beredarnya dokumen Panama Papers yang menyebutkan nama sejumlah pejabat publik di Indonesia. “KPK dan Presiden Jokowi yang mengaku sudah memvalidasi data bocoran itu semestinya segera mengambil sikap,” kata Hendardi melalui siaran pers yang diterima Tempo, Senin 25 April 2016.

Hal itu dilakukan, kata Hendardi, agar tak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah karena hadirnya nama sejumlah pejabat publik dalam dokumen Panama Papers. Nama-nama pejabat publik yang disebut dalam dokumen Panama Papers di antaranya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Meski Harry Azhar dan Luhut sudah membantah dan memberi klarifikasi terkait dengan nama mereka yang tercantum dalam dokumen tersebut, Hendardi memandang tetap saja dugaan keterlibatan mereka mengganggu kredibilitas pemerintah. Hendardi memberi contoh Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, yang menurut dia merupakan pejabat strategis dalam kabinet, tentu dugaan keterlibatannya memiliki potensi mengganggu kredibilitas pemerintah Jokowi-JK.

“Jokowi harus menghitung betul kebenaran dugaan keterlibatan dan dampak politik yang ditimbulkan,” ujarnya.

Adapun untuk Ketua BPK Harry Azhar Azis, menurut dia, langkah yang harus diambil adalah mengundurkan diri dari posisinya. Ini, kata Hendardi, langkah terbaik menyelamatkan institusi tersebut. “Apa pun keyakinan Jokowi, standar bersih hukum dan integritas tinggi harus jadi pedomannya dalam reshuffle jilid II. Seperti meminta pendapat KPK saat pembentukan kabinet,” tuturnya.

DIKO OKTARA