Megawati Tawarkan Gagasan Bung Karno di Depan Parpol Se-Asia

Reporter

Editor

Anton Septian

Jumat, 22 April 2016 20:35 WIB

Megawati dalam acara peluncuran bukunya yang bertajuk "Megawati dalam Catatan Wartawan: Menangis & Tertawa Bersama Rakyat" di gedung Arsip Nasional, Jakarta, 23 Maret 2016. Megawati merupakan presiden RI kelima dan sekaligus menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan partai politik se-Asia atau The International Conference of Asian Political Parties (ICAPP) resmi dibuka malam ini Jumat, 22 April 2016 di Gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen DPR/MPR. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyampaikan pidato pertama kali menawarkan gagasan dari Bung Karno berupa "partai pelopor".

Presiden RI ke-6 ini menuturkan partai pelopor ialah partai yang memiliki disiplin dalam organisasinya. "Disiplin ideologi, disiplin teori, disiplin gerakan dan disiplin tindakan," kata Mega hari ini.

Guna mewujudkan hal itu, kata Mega, diperlukan sosok yang memiliki kemampuan memimpin yang kuat. Sehingga semua gagasan partai dapat dijalankan.

Sebagai partai pelopor, partai sepatutnya menjadikan rakyat sebagai sumber dan muara perjuangan. "Karena itu, tugas utama partai adalah membangun, mengelola, serta menyatukan segenap kekuatan rakyat," ujarnya. Mega menambahkan tugas partai pelopor berikutnya adalah membangkitkan kemauan dan keberanian rakyat untuk terlibat dalam menentukan keputusan-keputusan politik yang penting.

Pagelaran ICAPP ke-26 ini mengambil tema peran partai politik bagi demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selain itu pertemuan ini menjadi yang pertama kali di antara tiga organisasi ICAPP, COPPPAL (Partai Politik se-Amerika Latin dan Karibia) dan CAPP (Partai Politik se-Afrika).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya ditunjuk menjadi penyelenggara acara ini. Meski begitu acara kali ini melibatkan seluruh partai politik yang ada di parlemen.

Tampak hadir dalam acara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ICAPP Jose de Venecia, Wakil Ketua COPPPAL Fransisco Cafiero, Sekretaris Jenderal CAPP Nafie Ali Nafie, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Perdana Menteri Kamboja dan perwakilan pengurus partai politik.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

15 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya